Isu Reshuffle Kabinet Agustus 2026 Mencuat, Ini Respons Istana
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu mengenai kemungkinan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Pu
POLITIK
JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 masih dalam tahap kajian oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Ia meminta publik bersabar dan tidak berspekulasi terkait angka kenaikan upah karena belum ada keputusan resmi yang dikeluarkan.
"Depenas sedang berproses mengumpulkan aspirasi dan masukan dari semua stakeholder. Kita terus monitor, dan kita tunggu hasil akhirnya nanti," ujar Yassierli kepada wartawan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (1/10/2025).Baca Juga:
Menurut Yassierli, pemerintah belum dapat mengumumkan berapa persen kenaikan UMP yang sedang dibahas.
Ia menegaskan bahwa keputusan nantinya akan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah dikaji dalam beberapa bulan terakhir.
"Saya belum bisa menyebutkan rentang persentasenya. Kajian sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Jadi kita sabar saja dulu," imbuhnya.
Di tempat yang sama, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, memastikan bahwa penetapan UMP 2026 akan dilakukan paling lambat pada 21 November 2025, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Enggak ada yang berubah. Kan itu sudah ada di aturan," kata Indah.
Meski belum mengungkap detail dinamika pembahasan antara pihak buruh dan pengusaha, ia optimistis proses penetapan UMP akan menghasilkan keputusan yang positif dan berimbang bagi semua pihak.
Sementara itu, Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa pihaknya mendapat informasi bahwa pemerintah dan pengusaha hanya mengusulkan kenaikan UMP sebesar 3 persen.
"Saya sudah dengar, Apindo dan pemerintah mau menaikkan gaji [UMP] cuma 3%," ujar Said dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Menurut Said, kenaikan 3 persen dari rerata UMP sekitar Rp3,5 juta hanya setara dengan Rp105 ribu per bulan, yang dinilai tidak mencerminkan kebutuhan hidup buruh yang terus meningkat.
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu mengenai kemungkinan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Pu
POLITIK
BANDA ACEH Setiap umat manusia memiliki tuntunan ibadah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan. Dalam
AGAMA
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar lo
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana bersama Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh AKP Muhammad Jabir tenga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga batu bara kembali menguat setelah mengalami tekanan selama dua hari perdagangan berturutturut. Kenaikan harga minyak dunia
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menjelaskan skema penyaluran dukungan anggaran sebesar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian untuk mempercep
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar leb
NASIONAL
TOMOHON Pemerintah Kota Tomohon menyatakan dukungannya terhadap penguatan peran Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) da
PEMERINTAHAN
PEKANBARU Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto, dicopot dari jabatannya setelah seorang narapidana kasus
HUKUM DAN KRIMINAL