Ketika Negarawan Gagal Menjaga Lidah di Negeri Majemuk
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tengah menyiapkan skema pendanaan khusus bagi transmigran atau masyarakat dari kawasan transmigrasi untuk mengikuti program pemagangan di Jepang.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyatakan pihaknya akan membahas rencana ini dengan Bank BNI, salah satu anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk menyediakan soft loan agar biaya pemberangkatan tidak membebani calon pekerja.
"Kami siapkan dana talangan supaya mereka tidak harus berutang atau menggadaikan sawah. Insyaallah, kalau dikoordinasikan dengan baik oleh Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan, para transmigran juga lebih percaya diri," ujar Iftitah, dikutip Kamis (2/10/2025).Baca Juga:
Skema ini memanfaatkan alokasi dana Rp 200 triliun dari Kementerian Keuangan ke Himbara untuk pembiayaan produktif.
Masa pemagangan diperkirakan tiga sampai lima tahun, sebelum para pekerja kembali ke Indonesia. Pemerintah juga mempertimbangkan subsidi untuk biaya pelatihan, pendidikan, dan pembelajaran bahasa Jepang, termasuk metode jarak jauh agar lebih efisien.
Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah praktik penyalur tenaga kerja ilegal, yang kerap merugikan pekerja Indonesia di Jepang.
Iftitah mencontohkan kasus pekerja Indonesia yang bekerja ilegal karena ditinggalkan penyalur, sehingga bermasalah dengan otoritas Jepang.
Kementrans berkomitmen terus berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga terkait agar program pemagangan ke Jepang berjalan aman, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi transmigran serta keluarganya.
Kata Kunci: Kementrans, Transmigran, Pemagangan Jepang, Soft Loan, Tenaga Kerja*
(ko/dv23)
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawa
NASIONAL
JAKARTA Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya. Lap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanaha
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepenting
POLITIK