Pemprov Sumut Perkuat Penanganan Stunting, Intervensi Sasar Remaja hingga Keluarga
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui dua pendekatan, yak
KESEHATAN
JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tengah menyiapkan skema pendanaan khusus bagi transmigran atau masyarakat dari kawasan transmigrasi untuk mengikuti program pemagangan di Jepang.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyatakan pihaknya akan membahas rencana ini dengan Bank BNI, salah satu anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk menyediakan soft loan agar biaya pemberangkatan tidak membebani calon pekerja.
"Kami siapkan dana talangan supaya mereka tidak harus berutang atau menggadaikan sawah. Insyaallah, kalau dikoordinasikan dengan baik oleh Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan, para transmigran juga lebih percaya diri," ujar Iftitah, dikutip Kamis (2/10/2025).Baca Juga:
Skema ini memanfaatkan alokasi dana Rp 200 triliun dari Kementerian Keuangan ke Himbara untuk pembiayaan produktif.
Masa pemagangan diperkirakan tiga sampai lima tahun, sebelum para pekerja kembali ke Indonesia. Pemerintah juga mempertimbangkan subsidi untuk biaya pelatihan, pendidikan, dan pembelajaran bahasa Jepang, termasuk metode jarak jauh agar lebih efisien.
Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah praktik penyalur tenaga kerja ilegal, yang kerap merugikan pekerja Indonesia di Jepang.
Iftitah mencontohkan kasus pekerja Indonesia yang bekerja ilegal karena ditinggalkan penyalur, sehingga bermasalah dengan otoritas Jepang.
Kementrans berkomitmen terus berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga terkait agar program pemagangan ke Jepang berjalan aman, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi transmigran serta keluarganya.
Kata Kunci: Kementrans, Transmigran, Pemagangan Jepang, Soft Loan, Tenaga Kerja*
(ko/dv23)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui dua pendekatan, yak
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut memperkuat sinergi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membubarkan diri dan meninggalkan area depan Gedung DPR/M
PERISTIWA
JAKARTA DPR RI menyetujui Sarjito sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otorita
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset tidak disahkan dalam
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong Bank Sumut dan Perumda Tirtanadi untuk membuka peluang melantai di
PEMERINTAHAN
BATU BARA Kepedulian terhadap sesama ditunjukkan Pemerintah Desa (Pemdes) Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Persoalan pendidikan di Aceh dinilai tidak sematamata berkaitan dengan kekurangan regulasi. Aceh justru memiliki sejumlah la
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi III DPR RI menyampaikan perkembangan pembahasan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengamankan 65 orang yang diduga hendak menunggangi aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis
HUKUM DAN KRIMINAL