KUDUS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut dirinya salah membaca data terkait harga asli gas elpiji (LPG) bersubsidi ukuran 3 kilogram (kg).
Purbaya mengaku masih mempelajari ulang data tersebut dan membuka kemungkinan adanya perbedaan sudut pandang antarkementerian.
"Saya sedang pelajari, kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi nanti kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angkanya dari hitungan staf saya, nanti kita lihat gimana salah pengertiannya," kata Purbaya saat melakukan kunjungan kerja di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).Baca Juga:
Purbaya menjelaskan bahwa perbedaan bisa saja terjadi karena perbedaan pendekatan atau metodologi dalam menghitung.
Ia pun menekankan bahwa secara prinsip, angka yang digunakan pemerintah tetap bersumber dari uang yang sama.
"Harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu-itu aja kan. Nanti kita jelasin seperti apa yang betul," ujarnya.
Sebelumnya, Purbaya menyebut bahwa harga asli LPG 3 kg mencapai Rp 42.750 per tabung.
Pemerintah menanggung subsidi sebesar Rp 30.000 per tabung, sehingga masyarakat hanya membayar Rp 12.750 per tabung.
Namun, pernyataan ini kemudian dikritik oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut Purbaya kemungkinan salah membaca data.
Bahlil menyebut Purbaya sebagai pejabat yang masih baru, sehingga wajar jika belum sepenuhnya memahami konteks data energi.
"Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Biasalah, mungkin butuh penyesuaian. Saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang selalu ini ya. Mungkin beliau belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya," kata Bahlil saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).
Selain perbedaan data soal harga LPG, Bahlil juga menyinggung soal validitas data penerima subsidi LPG 3 kg yang saat ini sedang dibahas dalam skema Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang tengah disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama kementerian terkait, termasuk ESDM.
"Jadi menyangkut juga subsidi tentang satu data itu juga. Itu juga masih dalam proses pematangan ya. BPS itu kan kerja sama dengan tim di ESDM. Jadi mungkin pak Menteri Keuangan ya, mungkin belum baca data kali itu ya," ujarnya.
Polemik ini mencuat di tengah upaya pemerintah untuk membenahi tata kelola subsidi energi, termasuk distribusi LPG bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Perbedaan data antarkementerian menjadi sorotan publik karena bisa berdampak pada keakuratan kebijakan dan alokasi anggaran negara.
Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM diharapkan dapat segera menyelaraskan data dan komunikasi agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.*
(d/a008)
THAILAND Seorang wanita berusia 31 tahun asal Thailand, Ratchanaporn, menjalani operasi pengangkatan kista raksasa seberat 8 kg yang sel
Kesehatan
MEDAN PTPN IV Region II menyatakan dukungannya atas pernyataan Bupati Simalungun, H. Anton Achmad Saragih, bahwa kebun teh di Simalungun bu
Ekonomi
JAKARTA Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) Komando Wilayah (Komwil) Jakarta Timur menggelar doa bersama untuk negeri dan
Agama
PEMATANGSIANTAR Layanan air minum di beberapa wilayah Pematangsiantar terganggu akibat pecahnya pipa Perumda Air Minum Tirta Uli di Jalan S
Peristiwa
JAKARTA Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (4/10/2025) di kediaman Prabo
Politik
JAKARTA Insiden tragis yang menimpa Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo
Peristiwa
JAKARTA Keluarga besar TNI AL tengah berduka menyusul gugurnya Praka Mar Zaenal Mutaqim saat melaksanakan penerjunan Rubber Duck Operation
Peristiwa
BEKASI UTARA Warga di Bekasi Utara kesulitan mendapat air bersih dari Perumda Tirta Patriot, meski tagihan bulanan tetap datang.adsenseKo
Nasional
LOMBOK TENGAH Kabar mengejutkan datang dari dunia balap MotoGP setelah juara dunia Marc Marquez mengalami cedera serius pada putaran pem
Olahraga
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola Program
Kesehatan
