Bahlil Sebut Menkeu Salah Baca Data, Ini Respon Purbaya!

KUDUS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut dirinya salah membaca data terkait harga asli gas elpiji (LPG) bersubsidi ukuran 3 kilogram (kg).

Purbaya mengaku masih mempelajari ulang data tersebut dan membuka kemungkinan adanya perbedaan sudut pandang antarkementerian.

"Saya sedang pelajari, kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi nanti kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angkanya dari hitungan staf saya, nanti kita lihat gimana salah pengertiannya," kata Purbaya saat melakukan kunjungan kerja di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).

Baca Juga:

• Shell Cs Dipanggil Ditjen Migas Terkait Pembelian BBM Pertamina

Purbaya menjelaskan bahwa perbedaan bisa saja terjadi karena perbedaan pendekatan atau metodologi dalam menghitung.

Ia pun menekankan bahwa secara prinsip, angka yang digunakan pemerintah tetap bersumber dari uang yang sama.

"Harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu-itu aja kan. Nanti kita jelasin seperti apa yang betul," ujarnya.

Sebelumnya, Purbaya menyebut bahwa harga asli LPG 3 kg mencapai Rp 42.750 per tabung.

Pemerintah menanggung subsidi sebesar Rp 30.000 per tabung, sehingga masyarakat hanya membayar Rp 12.750 per tabung.

Namun, pernyataan ini kemudian dikritik oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut Purbaya kemungkinan salah membaca data.

Bahlil menyebut Purbaya sebagai pejabat yang masih baru, sehingga wajar jika belum sepenuhnya memahami konteks data energi.

"Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Biasalah, mungkin butuh penyesuaian. Saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang selalu ini ya. Mungkin beliau belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya," kata Bahlil saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

Selain perbedaan data soal harga LPG, Bahlil juga menyinggung soal validitas data penerima subsidi LPG 3 kg yang saat ini sedang dibahas dalam skema Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang tengah disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama kementerian terkait, termasuk ESDM.

"Jadi menyangkut juga subsidi tentang satu data itu juga. Itu juga masih dalam proses pematangan ya. BPS itu kan kerja sama dengan tim di ESDM. Jadi mungkin pak Menteri Keuangan ya, mungkin belum baca data kali itu ya," ujarnya.

Polemik ini mencuat di tengah upaya pemerintah untuk membenahi tata kelola subsidi energi, termasuk distribusi LPG bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

Perbedaan data antarkementerian menjadi sorotan publik karena bisa berdampak pada keakuratan kebijakan dan alokasi anggaran negara.

Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM diharapkan dapat segera menyelaraskan data dan komunikasi agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.*

(d/a008)

Shell Cs Dipanggil Ditjen Migas Terkait Pembelian BBM Pertamina

Menkeu Purbaya Siapkan Langkah Pemutihan untuk Industri Rokok Ilegal, Janji Bertindak Tegas Setelahnya

Bahlil Sindir Menkeu Purbaya Soal Data Harga LPG 3 Kg: "Mungkin Salah Baca"

Purbaya Ngaku Nyaris "Dipukuli" Bupati Gegara Dana Transfer Daerah Dipangkas

Menkeu Purbaya Jelaskan Pemangkasan Dana TKD: Banyak Penyelewengan, Tapi Alokasi Daerah Tetap Naik

Kepala Daerah Protes Pemotongan Anggaran Transfer, Menkeu Purbaya: Ini Alasannya