Pemkot Medan Tanggung Iuran BPJS Ketenagakerjaan 17.851 Pekerja Informal
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Likuiditas menjadi tolok ukur utama dalam menilai kondisi keuangan perusahaan maupun individu karena berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek.
Secara sederhana, likuiditas adalah kemampuan dan kecepatan aset untuk diubah menjadi uang tunai tanpa menurunkan nilai pasar secara signifikan.
Tingkat likuiditas tinggi menandakan kondisi keuangan sehat dan fleksibel sehingga entitas mampu menghadapi kebutuhan mendesak.Baca Juga:
Dalam konteks perusahaan, likuiditas merujuk pada kemampuan memenuhi utang jangka pendek seperti gaji karyawan, pembayaran pemasok, dan pajak.
Perusahaan dianggap likuid jika memiliki aset lancar cukup untuk menutupi seluruh kewajiban lancarnya, termasuk kas, saham, dan obligasi yang mudah dicairkan.
Menjaga likuiditas sehat penting agar perusahaan memiliki posisi tawar kuat dan mampu menghadapi kebutuhan dana mendesak.
Sebaliknya, likuiditas rendah membuat perusahaan rentan gagal bayar, merusak reputasi, hingga berpotensi bangkrut.
Tingkat likuiditas dapat diukur dengan rasio keuangan seperti Rasio Lancar, Rasio Cepat, dan Rasio Kas untuk memberikan gambaran kuantitatif kesehatan finansial jangka pendek.
Pemahaman likuiditas relevan bagi pelaku bisnis, investor, dan masyarakat umum sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik.*
(met/dv29)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan pelaku industri migas nasional untuk meningkatkan ke
EKONOMI
MEDAN Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, kembali menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi penjuala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melakukan langkah diplomasi tidak biasa dengan menjalin komunikasi
INTERNASIONAL
BANDUNG Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menolak wacana penindakan tegas dengan menembak di tempat terhadap pelaku begal s
HUKUM DAN KRIMINAL
TANGERANG Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan menciptakan iklim investasi minyak d
EKONOMI
MEDAN Empat terdakwa kasus dugaan korupsi pengalihan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) PT Nusa Dua Propertind
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke118 tahun 2026 di Kabupaten Langkat berlangsung semarak dan penuh semangat k
PEMERINTAHAN