Polda Sumut Tangkap 2 Tersangka Judol, Pemilik Situs Raup Keuntungan Rp300 Juta
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara menangkap dua pria berinisial MA dan DH terkait dugaan kepemilikan dan pengoperasian
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Rakornas yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto, mengusung tema "Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah."
Kegiatan ini menjadi forum strategis nasional dalam mempercepat inklusi keuangan di daerah serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan.Baca Juga:
Rakornas TPAKD merupakan agenda rutin OJK yang dihadiri para kepala daerah, pimpinan lembaga keuangan, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Dalam kesempatan tersebut, dibahas berbagai strategi nasional untuk memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam arahannya, Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan daerah, Otoritas Jasa Keuangan, serta pihak terkait yang telah berkontribusi dalam memperluas akses keuangan di daerah.
"Sesuai dengan tema Rakornas, memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui peningkatan akses keuangan daerah merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar Bapak Airlangga.
Ia menambahkan bahwa pemerataan akses keuangan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan langkah nyata dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Kami mendorong seluruh kepala daerah untuk memetakan potensi UMKM di wilayahnya agar para pelaku usaha dapat memperoleh akses pembiayaan yang layak," tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan peluncuran Roadmap TPAKD serta penyerahan TPAKD Award 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai berhasil mendorong percepatan akses keuangan di daerah melalui implementasi berbagai program kerja TPAKD sepanjang tahun 2024.
Acara turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Mahendra Siregar, Menteri Pariwisata Ibu Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Akhmad Wiyagus, serta Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono, bersama para kepala daerah se-Indonesia.*
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara menangkap dua pria berinisial MA dan DH terkait dugaan kepemilikan dan pengoperasian
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Dua pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, diberhentikan setelah video m
PERISTIWA
JAKARTA Komisi III DPR RI akan mengundang advokat Hotman Paris Hutapea untuk membahas aspek hukum putusan arbitrase internasional, terma
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH UTARA Universitas Malikussaleh (Unimal) mengukuhkan 1.247 lulusan dalam wisuda angkatan ke39 yang digelar selama dua hari, 2930
NASIONAL
LHOKSEUMAWE Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran memimpin Korps Raport kenaikan pangkat perwira, bintara, dan ta
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendukung penyelenggaraan Revora 2026, ajang otomotif dan gaya hidup yang akan digelar di
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta para atlet Kota Medan fokus mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi
OLAHRAGA
MEDAN Keterbatasan lahan pemakaman menjadi persoalan yang dihadapi warga Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor. Kondisi tersebut me
PEMERINTAHAN
MEDAN Realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Medan meningkat dari 8 persen menjadi 16,70 persen. Pemerintah Kota M
PEMERINTAHAN
MEDAN Persoalan biaya pendidikan masih membuat sebagian siswa yang telah menyelesaikan sekolah belum dapat membawa pulang ijazah mereka.
PEMERINTAHAN