JAKARTA— Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan tetap melanjutkan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah bank BUMN, meski mendapat protes dari beberapa pihak yang mempertanyakan kewenangannya.
Menurut Purbaya, sidak yang dilakukan merupakan bagian dari tugas pengawasan terhadap penyaluran dana pemerintah melalui lembaga pengelola investasi Danantara.
"Ada yang protes katanya (sidak) bukan hak saya. Tapi saya kan pengawas Danantara," ujar Purbaya di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Selasa (14/10).Baca Juga:
Purbaya menegaskan, dirinya tidak melakukan sidak seorang diri. Dalam setiap kunjungan, ia selalu didampingi pejabat Danantara sebagai bagian dari mekanisme pengawasan.
Rencananya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN akan menjadi tujuan sidak berikutnya.
Sidak ini ditujukan untuk mengevaluasi penyerapan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun yang dititipkan di bank tersebut.
"Ke bank-nya saya gak sendiri, tapi dengan Danantara. Jadi, Danantara yang bawa saya ke sana (BTN)," ujarnya.
Purbaya menyoroti lambatnya serapan dana penempatan pemerintah di BTN yang baru mencapai Rp10,5 triliun atau sekitar 42 persen dari total. Ia menegaskan, pemerintah tak segan memindahkan sisa dana sebesar Rp15 triliun jika BTN tidak dapat mempercepat realisasinya.
"Dirut BTN bilang akan percepat yang (sisa) Rp15 triliun itu. Kalau dia enggak bisa serap, kami akan pindahkan dalam waktu dekat," tegasnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyebut proses penyerapan masih berjalan secara bertahap sesuai jadwal penyaluran kredit.
Ia menjelaskan bahwa portofolio BTN didominasi pembiayaan sektor perumahan, khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sehingga membutuhkan waktu untuk menyalurkan dana secara optimal.
Nixon optimistis seluruh dana penempatan pemerintah dapat terserap 100 persen pada November 2025.
SIDOARJO Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pembangunan ulang Pondok Pesan
Nasional
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat langkah strategis dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba d
Nasional
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meminta seluruh pihak terkait untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan pan
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kunjungan kerja Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Anjungan La
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan aset dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dan pemerasan terkai
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menetapkan dua orang mantan pejabat Badan Perta
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sejumlah relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tergabung dalam Aliansi Indo
Nasional
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak memiliki rencana untuk melakukan k
Nasional
BANDUNG Puluhan santri yang tergabung dalam Forum Santri Nusantara (FSN) Bandung Raya mendatangi kediaman anggota DPR RI Atalia Praratya
Peristiwa
JAKARTA Microsoft secara resmi mengumumkan bahwa dukungan untuk sistem operasi Windows 10 akan dihentikan pada hari ini, Selasa (14/10).
Sains & Teknologi
