
Sumut-Bengkulu Siap Bersinergi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Sumatera
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kunjungan kerja Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Anjungan La
PemerintahanJAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya penggunaan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam merumuskan kebijakan strategis, termasuk penyaluran subsidi energi seperti BBM, LPG, dan listrik.
Ia meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi di media sosial.
"BPS ini badan yang harus dipercaya oleh semua orang. Masa mau percaya media sosial daripada BPS? Kan nggak bisa dong," ujar Bahlil dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian ESDM dan BPS di Jakarta, Selasa (14/10/2025).Baca Juga:
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan mekanisme penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran dengan merujuk pada data yang dikompilasi oleh BPS.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa anggaran subsidi benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
"Untuk subsidi LPG, BBM, dan listrik nanti BPS akan menjadi rujukan utamanya. Mungkin perlu satu atau dua kali putaran rapat lagi sebelum skema baru ini diterapkan," jelas Bahlil.
Saat ini, Kementerian ESDM tengah menghimpun data tambahan dari PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) guna melengkapi basis data yang dibutuhkan.
Bahlil berharap sistem subsidi berbasis data tersebut dapat diimplementasikan secara menyeluruh mulai tahun 2026.
"Insyaallah semakin cepat semakin baik. Tapi apalah artinya cepat kalau datanya tidak akurat," katanya menegaskan.
Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyambut baik kerja sama strategis ini sebagai bentuk penguatan sistem statistik nasional.
Menurutnya, sinergi lintas lembaga seperti dengan Kementerian ESDM akan mendorong perumusan kebijakan publik yang lebih akurat dan berbasis bukti empiris.
"Kolaborasi ini meneguhkan komitmen bersama tentang pentingnya data bagi perencanaan dan kebijakan publik. Kami ingin memastikan bahwa data BPS menjadi rujukan utama bagi kementerian dalam mengambil keputusan strategis," ujar Amalia.
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kunjungan kerja Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Anjungan La
PemerintahanJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan aset dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dan pemerasan terkai
Hukum dan KriminalMEDAN Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menetapkan dua orang mantan pejabat Badan Perta
Hukum dan KriminalJAKARTA Sejumlah relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tergabung dalam Aliansi Indo
NasionalJAKARTA Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak memiliki rencana untuk melakukan k
NasionalBANDUNG Puluhan santri yang tergabung dalam Forum Santri Nusantara (FSN) Bandung Raya mendatangi kediaman anggota DPR RI Atalia Praratya
PeristiwaJAKARTA Microsoft secara resmi mengumumkan bahwa dukungan untuk sistem operasi Windows 10 akan dihentikan pada hari ini, Selasa (14/10).
Sains & TeknologiJAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
NasionalJAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembatalan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).adsense Dengan k
EkonomiJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan PT Loco Montrado (LCM) sebagai tersangka korporasi dalam perkara duga
Hukum dan Kriminal