Antisipasi Kekeringan, 80 Ribu Pompa Disiapkan Pemerintah
JAKARTA Pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 4 triliun untuk program pompanisasi lahan pertanian guna menghadapi potensi kekeringan
EKONOMI
JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya penggunaan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam merumuskan kebijakan strategis, termasuk penyaluran subsidi energi seperti BBM, LPG, dan listrik.
Ia meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi di media sosial.
"BPS ini badan yang harus dipercaya oleh semua orang. Masa mau percaya media sosial daripada BPS? Kan nggak bisa dong," ujar Bahlil dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian ESDM dan BPS di Jakarta, Selasa (14/10/2025).Baca Juga:
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan mekanisme penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran dengan merujuk pada data yang dikompilasi oleh BPS.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa anggaran subsidi benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
"Untuk subsidi LPG, BBM, dan listrik nanti BPS akan menjadi rujukan utamanya. Mungkin perlu satu atau dua kali putaran rapat lagi sebelum skema baru ini diterapkan," jelas Bahlil.
Saat ini, Kementerian ESDM tengah menghimpun data tambahan dari PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) guna melengkapi basis data yang dibutuhkan.
Bahlil berharap sistem subsidi berbasis data tersebut dapat diimplementasikan secara menyeluruh mulai tahun 2026.
"Insyaallah semakin cepat semakin baik. Tapi apalah artinya cepat kalau datanya tidak akurat," katanya menegaskan.
Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyambut baik kerja sama strategis ini sebagai bentuk penguatan sistem statistik nasional.
Menurutnya, sinergi lintas lembaga seperti dengan Kementerian ESDM akan mendorong perumusan kebijakan publik yang lebih akurat dan berbasis bukti empiris.
"Kolaborasi ini meneguhkan komitmen bersama tentang pentingnya data bagi perencanaan dan kebijakan publik. Kami ingin memastikan bahwa data BPS menjadi rujukan utama bagi kementerian dalam mengambil keputusan strategis," ujar Amalia.
JAKARTA Pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 4 triliun untuk program pompanisasi lahan pertanian guna menghadapi potensi kekeringan
EKONOMI
JAKARTA Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak aparat penegak hukum menerapkan pasal percobaan pembunu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan usulan pengadaan motor listrik dan perangkat komputer oleh Badan Gizi Nasional
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah tengah mengkaji sejumlah skema untuk menyelesaikan persoalan proyek Kereta Cepat JakartaBandung, termasuk opsi pen
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendorong pemerintah mengoptimalkan jalur diplomasi internasional menyusul gugurnya tiga p
NASIONAL
JAKARTA Tim nasional futsal Indonesia memastikan langkah ke babak semifinal ASEAN Futsal Championship 2026 setelah mengalahkan Malaysia
OLAHRAGA
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menilai langkah Kejaksaan Agung yang mengajukan kasasi atas vonis bebas terhadap Dir
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi memberikan kontribusi signifikan ter
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan Selasa, 7 April 2026. Pelemahan ini terjadi di tengah mening
EKONOMI
ACEH BESAR Kapolda Aceh Marzuki Ali Basyah menghadiri pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) Majelis Adat Aceh Tahun 1447 Hijriah/2026 Maseh
NASIONAL