Trump Resmi Teken Kesepakatan Damai dengan Iran di Prancis, Apa Dampaknya bagi Energi Dunia?
PRANCIS Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani memorandum kesepakatan damai dengan Iran dalam sebuah agenda resmi yang digel
INTERNASIONAL
JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya penggunaan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam merumuskan kebijakan strategis, termasuk penyaluran subsidi energi seperti BBM, LPG, dan listrik.
Ia meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi di media sosial.
"BPS ini badan yang harus dipercaya oleh semua orang. Masa mau percaya media sosial daripada BPS? Kan nggak bisa dong," ujar Bahlil dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian ESDM dan BPS di Jakarta, Selasa (14/10/2025).Baca Juga:
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan mekanisme penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran dengan merujuk pada data yang dikompilasi oleh BPS.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa anggaran subsidi benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
"Untuk subsidi LPG, BBM, dan listrik nanti BPS akan menjadi rujukan utamanya. Mungkin perlu satu atau dua kali putaran rapat lagi sebelum skema baru ini diterapkan," jelas Bahlil.
Saat ini, Kementerian ESDM tengah menghimpun data tambahan dari PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) guna melengkapi basis data yang dibutuhkan.
Bahlil berharap sistem subsidi berbasis data tersebut dapat diimplementasikan secara menyeluruh mulai tahun 2026.
"Insyaallah semakin cepat semakin baik. Tapi apalah artinya cepat kalau datanya tidak akurat," katanya menegaskan.
Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyambut baik kerja sama strategis ini sebagai bentuk penguatan sistem statistik nasional.
Menurutnya, sinergi lintas lembaga seperti dengan Kementerian ESDM akan mendorong perumusan kebijakan publik yang lebih akurat dan berbasis bukti empiris.
"Kolaborasi ini meneguhkan komitmen bersama tentang pentingnya data bagi perencanaan dan kebijakan publik. Kami ingin memastikan bahwa data BPS menjadi rujukan utama bagi kementerian dalam mengambil keputusan strategis," ujar Amalia.
PRANCIS Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani memorandum kesepakatan damai dengan Iran dalam sebuah agenda resmi yang digel
INTERNASIONAL
OlehYogen SogenPADA Selasa, 16 Juni 2026, di Utan Kayu, Jakarta Timur, empat belas orang berdiri di depan kamera mengatasnamakan BEM Bersa
OPINI
MEDAN Sejumlah wilayah di Kota Medan, Sumatera Utara, mengalami pemadaman listrik bergilir pada Kamis, 18 Juni 2026. Pemadaman dilakukan s
PERISTIWA
MEDAN Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri IndonesiaMalaysiaThailand Growth Triangle (IMTGT) ke32 yang
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution menjajaki kerja sama dengan Finlandia dalam pengembangan pengolahan sampah men
PEMERINTAHAN
MEDAN Suasana haru dan penuh kebahagiaan menyelimuti kedatangan 207 jemaah haji asal Kota Medan yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Klo
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima kunjungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan dalam rangka pendataan perdana Se
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memberika
NASIONAL
LABUHANBATU Seorang warga di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara, tewas diduga setelah menjadi korban penganiayaan yang m
HUKUM DAN KRIMINAL
SERGAI Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menunjuk Bani Immanuel Ginting sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Neger
HUKUM DAN KRIMINAL