MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meminta seluruh pihak terkait untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan pangan menyusul pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Permintaan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (14/10/2025).
Togap menegaskan bahwa meningkatnya kebutuhan bahan pangan akibat program MBG berpotensi menimbulkan gejolak pasokan dan inflasi jika tidak diantisipasi sejak dini.
"Kebutuhan komoditas tentunya akan mengalami peningkatan drastis dengan adanya MBG. Kita perlu antisipasi agar pasokan tidak terganggu dan, yang paling penting, tidak terjadi inflasi di Sumut," ujar Togap.
1. Target 1.700 Dapur, Permintaan Komoditas Meningkat Program MBG di Sumut telah berjalan melalui 323 Satuan Pelaksana Pemberian Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur penyedia makanan bergizi.
Jumlah ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai 1.700 dapur, dengan kapasitas masing-masing dapur menyuplai 3.000 paket makanan per hari.
"Dengan target ini, potensi lonjakan permintaan untuk bahan pokok seperti beras, ayam, dan telur tentu sangat besar," kata Togap.
Untuk itu, pihaknya mengimbau agar pengelola SPPG tidak membeli bahan pangan langsung dari pasar, namun menjalin kerja sama langsung dengan produsen.
Langkah ini penting untuk menjaga kestabilan pasokan pasar umum dan mencegah gejolak harga.
2. Pemprov Minta Produsen Prioritaskan Sumut Pemprov Sumut juga meminta produsen agar mendahulukan distribusi kebutuhan pangan untuk wilayah Sumut dan tidak menjual ke luar provinsi selama program MBG berlangsung.
"Kami harap produsen dapat memprioritaskan pasokan di Sumut demi menjamin ketersediaan dan stabilitas bahan pangan lokal," tegas Togap.
3. Produsen Siap Pasok MBG, Minta Kepastian Melalui MoU Dalam rapat tersebut, perwakilan produsen bahan pangan menyatakan kesiapannya untuk menyuplai kebutuhan MBG.
Namun mereka juga mengajukan sejumlah catatan penting yang harus dipenuhi pemerintah, di antaranya ketersediaan MoU (Memorandum of Understanding) dan jaminan distribusi yang aman dan lancar.
Wayan, perwakilan dari PT Mabar Fit, produsen daging dan telur ayam, menyatakan pihaknya telah menyiapkan strategi buffer stock atau cadangan bahan pangan untuk mendukung program ini.
"Pemerintah tidak perlu khawatir, kami siap menyuplai. Tapi diperlukan kepastian kerja sama yang dituangkan dalam MoU, agar kami bisa merencanakan stok bahan baku dengan baik," ujarnya.
Selain itu, para produsen juga meminta jaminan dari pemerintah terkait proses penyaluran bahan pangan ke SPPG di seluruh kabupaten/kota, agar proses distribusi berjalan lancar tanpa kendala logistik maupun keamanan.
4. Hadir Unsur Strategis Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, seperti Bulog, Bank Indonesia Perwakilan Sumut, Badan Gizi Nasional (BGN), serta sejumlah produsen pangan seperti Phokpand, Mabar Fit, Indo Telur, Sahabat Tio Perkasa, dan lainnya.
Diharapkan, melalui koordinasi lintas sektor ini, program MBG dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas harga dan pasokanpangan di wilayah Sumatera Utara.*
Editor
: Adelia Syafitri
Pemprov Sumut Waspadai Inflasi Dampak Program MBG, Sekda: Pasokan Komoditas Harus Aman!