JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyatakan dukungannya terhadap sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menilai proyek tersebut telah membebani keuangan negara secara signifikan dan mengorbankan sektor pembangunan lainnya.
"Menurut saya benar Purbaya. Karena apa? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu (Whoosh), menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan, hanya disedot untuk pembangunan ini," ujar Mahfud MD dalam pernyataannya melalui kanal YouTube pribadinya, Selasa (14/10/2025).Baca Juga:
Mahfud juga menyoroti kemungkinan adanya mark up dalam pembiayaan proyek. Ia mengungkapkan terdapat perbedaan mencolok antara perhitungan biaya operasional per kilometer yang dilakukan pihak Indonesia dan pihak Tiongkok.
Menurut perhitungan Indonesia, biaya pembangunan Whoosh per kilometer mencapai USD 52 juta, sementara perhitungan dari pihak Tiongkok hanya sekitar USD 17–18 juta.
"Ini siapa yang menaikkan? Kalau ini benar mark up, ya harus diusut. Itu pidana," tegas Mahfud, sambil mengutip pernyataan pengamat ekonomi Antony Budiawan.
Mahfud juga mengingatkan potensi risiko gagal bayar yang bisa berujung pada kompensasi geopolitik yang diminta Tiongkok.
Ia mencontohkan skema serupa pernah terjadi di Sri Lanka, yang akhirnya harus menyerahkan kendali atas pelabuhan strategis kepada China setelah gagal membayar utang.
"Kalau kita gagal bayar, bisa saja mereka minta pangkalan laut di Natuna yang sedang dalam suasana konflik. Kalau sampai ini terjadi, pemerintah melanggar konstitusi dan ideologi negara," tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Mahfud mengusulkan dua solusi strategis untuk keluar dari persoalan pelik ini:
- Mencari cara membayar utang tanpa membebani APBN.
- Mengusut dugaan mark up dalam proyek Whoosh.
"Kalau memang benar ada mark up seperti itu, aparat penegak hukum wajib turun tangan. Ini bukan hanya soal keuangan, tapi menyangkut kedaulatan dan kepercayaan rakyat," ujarnya.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membayar utang proyek Whoosh yang dikelola oleh badan usaha di bawah Danantara.
LEBAK Kepala SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Dini Fitria resmi dicopot dari jabatannya usai insiden penamparan terhadap seorang siswa y
Pendidikan
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan sindiran tajam namun bernada candaan saat berkunjung ke kantor Menter
Ekonomi
SERDANG BEDAGAI Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang
Seni dan Budaya
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, resmi ditetapkan sebagai tersangk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pegiat media sosial sekaligus dokter, Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa, mengaku tengah melakukan peneliti
Nasional
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, kembali menyoroti keaslian ijazah Presiden ke7 RI, Joko Widodo. adsenseDalam p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait polemik rencana pemerintah menerapkan campuran
Ekonomi
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyatakan dukungannya terhadap sikap
Ekonomi
JAKARTA Pelatih asal Korea Selatan, Shin Taeyong, secara tegas membantah kabar yang menyebut dirinya akan kembali melatih Timnas Indone
Olahraga
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makar
Hukum dan Kriminal
