Penjaga Ruko Medan Ditemukan Tewas, Polisi Periksa Dugaan Penyakit
MEDAN Seorang pria berusia 52 tahun yang bekerja sebagai penjaga malam ditemukan tewas di dalam sebuah ruko di Jalan Ring Road, Kecamata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan perubahan penting dalam kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kini, ekspatriat atau warga negara asing (WNA) diizinkan untuk memimpin BUMN, setelah aturan yang sebelumnya mengharuskan pemimpin BUMN adalah warga negara Indonesia (WNI) secara resmi diubah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, dalam ajang Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu malam (15/10/2025).Baca Juga:
"Saya telah mengubah peraturannya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia dapat memimpin BUMN kami. Jadi saya sangat bersemangat," ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan, perubahan regulasi ini dilakukan demi membawa BUMN Indonesia ke level global.
Ia telah menginstruksikan manajemen Danantara Indonesia, holding baru yang membawahi sejumlah BUMN strategis, untuk menjalankan perusahaan dengan standar bisnis internasional.
"Saya telah memerintahkan manajemen Danantara untuk mengelola perusahaan-perusahaan tersebut sesuai standar bisnis internasional. Anda dapat mencari talenta terbaik, otak terbaik," ujarnya.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi besar untuk mendorong efisiensi, daya saing global, serta membuka peluang lebih luas dalam perekrutan pemimpin profesional di BUMN, tanpa batasan kewarganegaraan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti persoalan kesenjangan pemahaman antara pengambil kebijakan politik dan pelaku ekonomi di Indonesia.
Ia menilai, banyak pemimpin politik yang enggan memahami realitas dan dinamika ekonomi yang semakin kompleks.
"Banyak pemimpin politik takut terhadap angka-angka. Mereka tidak ingin melakukan pekerjaan rumah terkait ekonomi," katanya.
Prabowo mengutip prinsip lama dari dunia politik Amerika Serikat: "It's the economy, stupid", yang menekankan pentingnya ekonomi sebagai inti dari kebijakan publik dan kepemimpinan negara.
MEDAN Seorang pria berusia 52 tahun yang bekerja sebagai penjaga malam ditemukan tewas di dalam sebuah ruko di Jalan Ring Road, Kecamata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Wahyu Trah Utomo, membantah pernyataan Ammar Zoni dalam pleidoi pribadinya yang menyebut nar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai pekan depan akan melaksanakan pemeriksaan maraton terhadap penyelenggara ibadah haji kh
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dalam rangka mempersiapkan supervisi tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Binjai menggelar kegiatan p
PEMERINTAHAN
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Sekretaris Daerah (Sekdako) Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., bersama Kepala Bada
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu ha
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, menyuarakan kemarahan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ka
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengeluarkan ultimatum kepada camat dan petugas kewilayahan terkait potensi penyalahgunaan Program Kel
PEMERINTAHAN
JAKARTA Rapat Komisi III DPR bersama Kejaksaan Negeri Karo menyoroti penanganan perkara Nomor 171/Pid.SusTPK/2025/PN Mdn atas nama Amsa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aksi heroik nelayan asal Indonesia, Sugianto, yang menyelamatkan sejumlah lansia saat kebakaran hutan di Korea Selatan mendapat
NASIONAL