JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hingga kini masih mengendap di perbankan, dengan total mencapai Rp 653,4 triliun per Agustus 2025.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan dana publik tidak menganggur dan dapat segera dimanfaatkan sesuai kebutuhan pembangunan nasional.
"Nanti kami akan telusuri. Jangan sampai uang pemerintah menganggur di perbankan," ujar Purbaya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).Baca Juga:
Menurut data Kementerian Keuangan, dari total dana mengendap tersebut, Rp 399 triliun merupakan simpanan pemerintah pusat dan Rp 254,4 triliun adalah milik pemerintah daerah.
Dana ini terbagi dalam tiga jenis simpanan: giro sebesar Rp 357,4 triliun, tabungan Rp 10,4 triliun, dan simpanan berjangka Rp 285,6 triliun.
Purbaya menyoroti lonjakan tajam pada pos simpanan berjangka, yang naik dari Rp 204,2 triliun pada akhir 2024 menjadi Rp 285,6 triliun per Agustus 2025.
Kenaikan ini mencerminkan adanya keterlambatan atau ketidakefisienan dalam realisasi belanja, baik di level pusat maupun daerah.
"Besarnya dana yang tersimpan menunjukkan belum optimalnya realisasi belanja pemerintah. Ini harus diselesaikan sebelum kita membuat kebijakan fiskal berikutnya," tegasnya.
Secara khusus, Menkeu Purbaya menyoroti simpanan pemerintah daerah yang mencapai Rp 254,3 triliun, terdiri dari:
Giro: Rp 188,9 triliun
Tabungan: Rp 8 triliun
Simpanan berjangka: Rp 57,5 triliun
Nilai tersebut meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, total simpanan pemda hanya Rp 103,9 triliun, dan pada 2024 tercatat Rp 92,4 triliun.
Artinya, hanya dalam delapan bulan, terjadi lonjakan hingga Rp 161,9 triliun.
"Saya heran, banyak pemda bilang kekurangan anggaran. Tapi dananya justru parkir di bank dalam jumlah besar. Saya tidak tahu uang itu disimpan di mana, dalam bentuk apa, dan atas nama siapa. Nanti akan saya periksa," tegas Purbaya.
Meski menyoroti kondisi tersebut dengan serius, Menkeu memastikan tidak akan memangkas anggaran daerah secara sepihak.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap membuka peluang penambahan dana, asalkan penyerapan anggaran dilakukan tepat waktu dan sesuai peruntukan.
"Saya bilang ke mereka, kalau penyerapan anggarannya bagus dan tidak ada penyimpangan, saya akan tambah dananya di pertengahan tahun depan. Tapi kalau tidak dibelanjakan, ya untuk apa dialokasikan?" ujarnya.
Purbaya menambahkan bahwa langkah evaluasi dana mengendap ini merupakan bagian dari strategi memperkuat efektivitas fiskal nasional.
Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dari APBN maupun APBD benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Kami tidak menutup mata terhadap kondisi riil di sistem perekonomian. Tapi disiplin anggaran dan efektivitas belanja harus jadi perhatian bersama," tutupnya.*
(bs/a008)
JAKARTA Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa penunjukan dua ekspatr
Politik
BEKASI Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, berhasil membuka lapangan pekerjaan b
Ekonomi
SIMALUNGUN Sebuah kecelakaan lalu lintas tragis menewaskan seorang ibu dan anaknya di Jalan Umum Km 14,515 yang menghubungkan Pematangs
Peristiwa
YOGYAKARTA Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) memilih bungkam saat dimintai tanggapan terkait beban utang proyek kereta cepat JakartaBa
Nasional
JAKARTA Para ilmuwan kembali memperingatkan potensi bencana alam besar yang mengintai kawasan barat Amerika Utara. adsenseZona Subduks
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Um
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan pemblokiran anggaran yang dilakukan pada awal tahun
Ekonomi
JAKARTA Pemindahan aktor Ammar Zoni ke Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, Cilacap, dari Lapas Cipinang, Jakarta, pada Kamis (16/10/2025)
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menyatakan bahwa pelatihan vokasi yang digelar oleh Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Ekonomi
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mengintensifkan upaya penyelesaian konflik agraria yang masih menjadi per
Pemerintahan
