JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan pemblokiran anggaran yang dilakukan pada awal tahun menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat penyerapan anggaran di sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai mengunjungi Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Ia menjelaskan, kebijakan pemblokiran anggaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebelumnya, yang saat itu masih dipimpin Sri Mulyani Indrawati, sebagai langkah efisiensi fiskal.Baca Juga:
"Iya, ada beberapa hal perlambatan karena perubahan blokir, unblock, segala macam waktu di awal-awal tahun, ya. Sehingga, ketika mulai lagi perlu waktu," ujar Purbaya kepada wartawan.
Menurut Purbaya, sebagian besar anggaran yang sempat diblokir kini sudah dibuka kembali.
Namun, ia menilai kementerian/lembaga (K/L) membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan menjalankan kembali program-program kerja mereka.
"Setelah kami buka, mereka pasti butuh waktu untuk mulai menyerap kembali. Tapi kami ikuti permintaan anggaran mereka. Kalau mereka minta, artinya mereka yakin bisa menyerap. Kalau tidak mampu, tentu mereka tidak akan minta," jelas Purbaya.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menegaskan, tidak ada kendala berarti dari sisi Kementerian Keuangan.
Pihaknya bahkan telah menyesuaikan besaran alokasi anggaran berdasarkan kapasitas masing-masing K/L.
Diketahui, Kementerian PU masuk dalam tiga besar kementerian dengan tingkat serapan anggaran terendah hingga kuartal III 2025.
Selain Kementerian PU, dua lembaga lainnya adalah Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kementan diketahui baru membelanjakan Rp9 triliun atau sekitar 32,8 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp27,3 triliun.
Sementara itu, BGN mencatatkan penyerapan anggaran paling rendah, yakni Rp19,7 triliun atau hanya 16,9 persen dari total Rp116,6 triliun per 30 September 2025.
Kementerian Keuangan menargetkan percepatan realisasi anggaran di kuartal IV 2025 untuk memastikan seluruh program prioritas nasional dapat terlaksana secara optimal.
Menkeu Purbaya juga mengingatkan seluruh K/L agar memperkuat perencanaan dan eksekusi program, serta menghindari belanja yang menumpuk di akhir tahun.*
(vo/a008)
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Sar
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan bersama Polres Padangsidimpuan dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tapanuli
Pemerintahan
KAMPUNG TENGAH Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah tengah menelusuri laporan dugaan pemerasan terhadap sejumlah Aparatur Sipil Nega
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2
Politik
PARAPAT Pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, kali ini menyor
Nasional
TAKENGON Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bener Meriah resmi melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda)
Politik
OlehRachmat Jayadikarta SE,.adsenseKELANGKAAN Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan sejumlah provinsi lain d
Opini
JAKARTA Hasil undian cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025 resmi diumumkan dan langsung menyita perhatian publik. adsenseTim
Olahraga
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat capaian signifikan dalam upaya pembera
Hukum dan Kriminal
MEDAN Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar, menerima permintaan maaf dari Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan terkait insiden
Hukum dan Kriminal
