JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan pemblokiran anggaran yang dilakukan pada awal tahun menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat penyerapan anggaran di sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai mengunjungi Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Ia menjelaskan, kebijakan pemblokiran anggaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebelumnya, yang saat itu masih dipimpin Sri Mulyani Indrawati, sebagai langkah efisiensi fiskal.Baca Juga:
"Iya, ada beberapa hal perlambatan karena perubahan blokir, unblock, segala macam waktu di awal-awal tahun, ya. Sehingga, ketika mulai lagi perlu waktu," ujar Purbaya kepada wartawan.
Menurut Purbaya, sebagian besar anggaran yang sempat diblokir kini sudah dibuka kembali.
Namun, ia menilai kementerian/lembaga (K/L) membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan menjalankan kembali program-program kerja mereka.
"Setelah kami buka, mereka pasti butuh waktu untuk mulai menyerap kembali. Tapi kami ikuti permintaan anggaran mereka. Kalau mereka minta, artinya mereka yakin bisa menyerap. Kalau tidak mampu, tentu mereka tidak akan minta," jelas Purbaya.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menegaskan, tidak ada kendala berarti dari sisi Kementerian Keuangan.
Pihaknya bahkan telah menyesuaikan besaran alokasi anggaran berdasarkan kapasitas masing-masing K/L.
Diketahui, Kementerian PU masuk dalam tiga besar kementerian dengan tingkat serapan anggaran terendah hingga kuartal III 2025.
Selain Kementerian PU, dua lembaga lainnya adalah Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kementan diketahui baru membelanjakan Rp9 triliun atau sekitar 32,8 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp27,3 triliun.
Sementara itu, BGN mencatatkan penyerapan anggaran paling rendah, yakni Rp19,7 triliun atau hanya 16,9 persen dari total Rp116,6 triliun per 30 September 2025.
Kementerian Keuangan menargetkan percepatan realisasi anggaran di kuartal IV 2025 untuk memastikan seluruh program prioritas nasional dapat terlaksana secara optimal.
Menkeu Purbaya juga mengingatkan seluruh K/L agar memperkuat perencanaan dan eksekusi program, serta menghindari belanja yang menumpuk di akhir tahun.*
(vo/a008)
JAKARTA Mabes TNI merespons perkembangan situasi terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengacara Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, mengungkapkan adanya syarat yang diajukan oleh kliennya terkai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Indonesia menanggapi beredarnya kabar yang menyebutkan bahwa Indonesia menghentikan sementara
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendukung langkah pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran dalam rangka m
PENDIDIKAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah melakukan efisiensi anggaran sebagai langka
EKONOMI
BANDA ACEH Relawan Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), David Pajung, memberikan apresiasi kepada Rismon Sianipar yang telah meminta maaf
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), menyampaikan apresiasi mendalam kepada
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Aceh, Kombes Pol. Wahyu Prihatmaka, S.H., M.H., resmi menerima ken
NASIONAL
JAKARTA Tren desain ponsel tipis semakin mendominasi industri smartphone, dan kini banyak produsen yang mengikuti jejak Apple dalam mera
SAINS DAN TEKNOLOGI
SERGAI Polisi berhasil menangkap dua pelaku pembunuhan Irawati, seorang wanita berusia 59 tahun yang ditemukan meninggal dunia tertimbun
HUKUM DAN KRIMINAL
