BANDA ACEH— Kepolisian Daerah (Polda) Aceh resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras guna memastikan harga beras di pasaran tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta menjaga kualitas produk agar sesuai label yang beredar di masyarakat.
Pembentukan satgas dilakukan di Aula Ditreskrimsus Polda Aceh, Rabu (22/10/2025), dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Aceh Kombes Pol. Zulhir Destrian ditunjuk sebagai Koordinator Satgas.
"Kami, Direktorat Krimsus, menjadi koordinator bersama tujuh stakeholder daerah, mulai dari Bapanas, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan, Bulog, hingga Dinas Pangan," ujar Zulhir usai pembentukan Satgas.Baca Juga:
Satgas tersebut juga telah menggelar rapat koordinasi daring dengan 23 kabupaten/kota di Aceh sebagai langkah awal untuk memantau dinamika harga dan stok beras di seluruh wilayah.
"Satgas di daerah sudah bergerak. Tujuannya agar harga beras tidak melebihi HET dan kualitasnya tetap sesuai label, sehingga masyarakat mendapatkan beras dengan mutu yang layak," jelas Zulhir.
Dalam waktu dekat, Satgas akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan di pasar tradisional dan ritel modern.
Tim tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan edukasi dan peringatan kepada pelaku usaha agar menjual beras sesuai ketentuan HET.
"Kami memberikan surat teguran bagi pelaku usaha yang menjual beras di atas HET. Harapannya, langkah ini bisa segera menstabilkan harga di pasaran," tambah Zulhir.
Diketahui, HET beras medium di Aceh ditetapkan sebesar Rp14.000 per kilogram, sedangkan beras premium Rp15.400 per kilogram.
Berdasarkan data sementara Satgas, dua daerah terindikasi menjual di atas HET yakni Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Barat Daya.
Zulhir menegaskan, pihaknya akan menindak tegas pelaku usaha yang tidak mengindahkan teguran tersebut. Sanksi yang disiapkan mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha.
"Kami berikan waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan harga. Namun, jika tetap melanggar, sanksi pencabutan izin akan diberlakukan," tegasnya.
BALI Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung menetapkan NR, warga Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung, sebagai te
Hukum dan Kriminal
PADANG LAWAS Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) resmi menetapkan Kepala Desa Batang Onang Baru, Kecamatan Batang O
Hukum dan Kriminal
JAKARTASektor pertanian kini semakin diminati generasi muda di Indonesia. adsenseMenteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan
Pertanian Agribisnis
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Kecamatan Siantar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) da
Peristiwa
SIMALUNGUN Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025 di Kabupaten Simalungun berlangsung khidmat meski diguyur hujan. adsenseAcara yan
Agama
DENPASAR Pemerintah Provinsi Bali mengikuti secara daring kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur, serta pelu
Ekonomi
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun bergerak cepat menanggapi bencana infrastruktur yang memutus total Jalan Provinsi pen
Peristiwa
BANDA ACEH Kantor Wilayah Bea dan Cukai Aceh memaparkan capaian signifikan Satgas Pemberantasan Penyelundupan dan Barang Kena Cukai (BKC)
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah Kabupaten Simalungun menunjukkan komitmennya mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menghadiri Launchi
Pemerintahan
BINJAI Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menginstruksikan bupati dan walikota untuk menggratiskan Persetujuan Bangunan Gedun
Pemerintahan
