KUR dan KPP, Sinergi Pusat-Daerah Perkuat UMKM dan Hunian Layak

DENPASAR– Pemerintah Provinsi Bali mengikuti secara daring kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur, serta peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) yang dipusatkan di Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/10/2025).

Di Bali, kegiatan ini berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster menekankan bahwa penyaluran KUR telah memberikan dampak signifikan bagi pelaku UMKM di provinsi ini.

Baca Juga:

• Gereja HKBP Onan Hasang Terima Bantuan Alat Berat dari PT Nusantara Hidrotama untuk Renovasi Rumah Pendeta

"UMKM penerima KUR umumnya berjalan lancar dan minimal melibatkan tiga karyawan. Dari 100.000 UMKM penerima KUR di Bali, diperkirakan sudah membuka sekitar 300.000 lapangan kerja baru," jelasnya kepada awak media.

Bali tercatat sebagai salah satu provinsi dengan proporsi penerima KUR terbesar di Indonesia. Dari total 800.000 debitur secara nasional, sebanyak 103.000 berada di Bali dengan nilai pinjaman mencapai Rp 8 triliun.

Sektor usaha yang paling banyak memanfaatkan KUR antara lain perdagangan, makanan dan minuman, serta produk unggulan khas Bali seperti kain dan kriya kayu.

Gubernur Koster menambahkan, pinjaman KUR bervariasi mulai dari Rp10 juta, Rp50 juta, Rp150 juta hingga Rp500 juta.

Tingkat kredit macet di Bali hanya sekitar dua persen, yang menunjukkan kesadaran dan kejujuran pelaku usaha cukup tinggi.

Ia menekankan pentingnya KUR untuk mendiversifikasi perekonomian Bali agar tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata.

"Kita akan terus mendorong penyaluran KUR menjangkau desa-desa dan sektor potensial lain, sehingga produktivitas, kemajuan usaha, dan transformasi ekonomi Bali dapat terwujud," ujar Koster.

Sementara itu, dari Surabaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP), yang sebelumnya dikenal sebagai KUR Perumahan, sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Airlangga menjelaskan, KPP hadir untuk mendorong pembangunan dan renovasi rumah sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Pemerintah menyediakan anggaran KPP on top sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk mendukung kontraktor UMKM dalam pembangunan rumah (supply side), serta Rp17 triliun untuk renovasi rumah oleh UMKM perorangan (demand side).

"Saya minta Gubernur, Bupati, dan Walikota bersama perbankan penyalur mendorong kontraktor daerah membangun rumah bagi masyarakat. Kredit Program Perumahan ini bagian dari Program Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong Program 3 Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP ini adalah pahlawan ekonomi Indonesia," tegas Airlangga.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel menambahkan, KPP dilaksanakan berdasarkan Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025.

"KPP merupakan instrumen penting untuk menyediakan hunian layak sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Kami siap mensukseskan penyaluran KPP agar masyarakat dapat menghuni rumah layak dan membuka lapangan pekerjaan," jelasnya.

Dengan hadirnya KUR dan KPP, pemerintah pusat dan daerah berharap tercipta sinergi untuk memperkuat UMKM, memperluas lapangan pekerjaan, serta menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.*

(M/006)