
Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong: Atlet Tinju Harus Fokus dan Tak Boleh Menyerah!
MEDAN Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong memberikan motivasi kepada para atlet tinju yang
OlahragaJAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mendorong pertumbuhan kredit perbankan hingga mencapai dua digit pada akhir tahun ini.
Optimisme tersebut disampaikan Purbaya menanggapi data Bank Indonesia (BI) yang mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 sebesar 7,7 persen, naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,56 persen.
"Mungkin September belum full impact dari uang itu (Rp200 triliun). Tapi kalau dari individual bank kan naiknya sudah kelihatan. Dari 6 persen ke 7 persen itu sudah indikasi membaik. Kalau dampaknya penuh, saya harap pertumbuhan kredit bisa mendekati double digit," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).Baca Juga:
Menurut Purbaya, penempatan dana tersebut diharapkan memperkuat likuiditas bank-bank Himbara dan mempercepat penyaluran kredit ke sektor produktif.
Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi nasional dapat terdorong di tengah ketidakpastian global dan gangguan ekonomi dalam negeri.
Ia juga menyoroti bahwa perlambatan pertumbuhan kredit selama September sebagian dipengaruhi oleh ketidakstabilan ekonomi akibat demonstrasi dan kerusuhan beberapa waktu lalu.
Namun, pemerintah menilai masih ada ruang untuk percepatan pada kuartal IV tahun ini.
"Harapan saya dengan uang Rp200 triliun tadi pertumbuhannya makin kencang sehingga ekonominya juga makin kencang. Kita akan monitor terus, kalau kurang kita tambah lagi uang dari sistem," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah menempatkan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun ke lima bank anggota Himbara untuk mendukung stabilitas keuangan nasional dan memperkuat fungsi intermediasi perbankan.
Alokasi dana tersebut meliputi:
- Bank Mandiri: Rp55 triliun
- Bank BRI: Rp55 triliun
- Bank BNI: Rp55 triliun
- Bank BTN: Rp25 triliun
- Bank Syariah Indonesia (BSI): Rp10 triliun
Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, memperluas akses pembiayaan, dan memperkuat peran perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor riil, termasuk UMKM, perumahan, dan infrastruktur produktif.
Dengan dukungan dana tersebut, pemerintah berharap perbankan nasional mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dan memastikan kredit dapat tersalurkan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.*
MEDAN Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong memberikan motivasi kepada para atlet tinju yang
OlahragaMEDAN Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong memberikan motivasi kepada para atlet tinju yang
OlahragaJAKARTA Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Ferry Juliantono memastikan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah P
PemerintahanJAKARTA Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tidak ada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang senga
PolitikJAKARTA Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, mendorong pemerintah untuk segera membentuk Badan Sawit Nasional. adse
PemerintahanACEH Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran, memberikan sambutan hangat dan apresiasi tinggi kepada prajuritnya, L
OlahragaMEDAN Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Deli Serdang terus menunjukkan komitmennya dalam meningk
PemerintahanLANGKAT Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) resmi meluncurkan Unit Pamapta secara serentak di seluruh Polres jajaran. adsense
PemerintahanMEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat pembangunan rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan
EkonomiMEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat pembangunan kependudukan sebagai bagian dari
Pemerintahan