Menyusuri Kebun Melon dan Rumah Tempe Koro, Inisiatif Srikandi Aceh Dukung Pembangunan Ekonomi Lokal
BANDA ACEH Matahari Kamis pagi (2/4/2026) menyinari Gampong Lam Manyang, Kecamatan Peukan Bada, saat rombongan tiga srikandi Aceh keluar
EKONOMI
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menampung aspirasi dunia usaha terkait rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Aspirasi tersebut disampaikan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut saat audiensi di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (28/10/2025).
Dalam pertemuan itu, Bobby menerima masukan dari para pengusaha mengenai penetapan UMP yang menjadi perhatian utama dunia usaha dan pekerja di Sumut.Baca Juga:
Ia menegaskan, Pemprov Sumut saat ini masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait mekanisme penetapan UMP tahun ini.
"Kita ketahui, penetapan UMP tahun lalu berasal dari pemerintah pusat. Tahun ini kita masih menunggu apakah mekanismenya akan tetap sama," ujar Bobby Nasution.
Gubernur Sumut juga menekankan pentingnya dialog konstruktif antara pengusaha dan pekerja dalam menentukan upah, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional maupun global.
Menanggapi usulan buruh yang meminta kenaikan upah sebesar 8%, Bobby menyebut hal tersebut masih dapat dipertimbangkan.
"Saya rasa ini bisa. Para pengusaha dapat mengalihkan cost (biaya) dari sektor lain untuk membantu peningkatan upah buruh," tambahnya.
Bobby menambahkan, Pemprov Sumut akan terus membuka ruang diskusi dan musyawarah bersama untuk mencari titik tengah yang adil, sehingga keputusan yang diambil menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.
Sementara itu, Ketua Kadin Sumut, Firsal Dida Mutyara, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai sektor industri mengenai dampak kenaikan upah terhadap biaya produksi.
"Kalau untuk kenaikan 8%, sektor industri akan paling terdampak karena banyak cost tambahan yang harus dikeluarkan. Namun bagi sektor perkebunan dan lainnya, dampaknya tidak terlalu besar," ungkap Firsal.
Selain itu, Kadin Sumut juga meminta agar pembahasan UMP dilakukan lebih lanjut secara bersama-sama dan menyampaikan aspirasi terkait keamanan industri di beberapa daerah, seperti Belawan, yang dinilai masih rawan dan berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi di Sumut.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju keputusan UMP yang adil dan berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja di Sumut.*
(a008)
BANDA ACEH Matahari Kamis pagi (2/4/2026) menyinari Gampong Lam Manyang, Kecamatan Peukan Bada, saat rombongan tiga srikandi Aceh keluar
EKONOMI
BANDA ACEH Perselisihan antara Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi dan Hasan Basri, akhirnya menemui titik temu. Langkah
POLITIK
MEDAN Kasus dugaan penganiayaan yang menjerat Junara Hutahaean memunculkan kontroversi di persidangan Pengadilan Negeri Medan. Tim penas
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang pria berusia 52 tahun yang bekerja sebagai penjaga malam ditemukan tewas di dalam sebuah ruko di Jalan Ring Road, Kecamata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Wahyu Trah Utomo, membantah pernyataan Ammar Zoni dalam pleidoi pribadinya yang menyebut nar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai pekan depan akan melaksanakan pemeriksaan maraton terhadap penyelenggara ibadah haji kh
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dalam rangka mempersiapkan supervisi tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Binjai menggelar kegiatan p
PEMERINTAHAN
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Sekretaris Daerah (Sekdako) Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., bersama Kepala Bada
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu ha
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, menyuarakan kemarahan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ka
POLITIK