Karhutla Belum Berstatus Bencana Nasional, Menko Dudung: Masih Mampu Kita Tangani
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah belum menetapkan kebakaran
NASIONAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menampung aspirasi dunia usaha terkait rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Aspirasi tersebut disampaikan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut saat audiensi di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (28/10/2025).
Dalam pertemuan itu, Bobby menerima masukan dari para pengusaha mengenai penetapan UMP yang menjadi perhatian utama dunia usaha dan pekerja di Sumut.Baca Juga:
Ia menegaskan, Pemprov Sumut saat ini masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait mekanisme penetapan UMP tahun ini.
"Kita ketahui, penetapan UMP tahun lalu berasal dari pemerintah pusat. Tahun ini kita masih menunggu apakah mekanismenya akan tetap sama," ujar Bobby Nasution.
Gubernur Sumut juga menekankan pentingnya dialog konstruktif antara pengusaha dan pekerja dalam menentukan upah, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional maupun global.
Menanggapi usulan buruh yang meminta kenaikan upah sebesar 8%, Bobby menyebut hal tersebut masih dapat dipertimbangkan.
"Saya rasa ini bisa. Para pengusaha dapat mengalihkan cost (biaya) dari sektor lain untuk membantu peningkatan upah buruh," tambahnya.
Bobby menambahkan, Pemprov Sumut akan terus membuka ruang diskusi dan musyawarah bersama untuk mencari titik tengah yang adil, sehingga keputusan yang diambil menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.
Sementara itu, Ketua Kadin Sumut, Firsal Dida Mutyara, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai sektor industri mengenai dampak kenaikan upah terhadap biaya produksi.
"Kalau untuk kenaikan 8%, sektor industri akan paling terdampak karena banyak cost tambahan yang harus dikeluarkan. Namun bagi sektor perkebunan dan lainnya, dampaknya tidak terlalu besar," ungkap Firsal.
Selain itu, Kadin Sumut juga meminta agar pembahasan UMP dilakukan lebih lanjut secara bersama-sama dan menyampaikan aspirasi terkait keamanan industri di beberapa daerah, seperti Belawan, yang dinilai masih rawan dan berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi di Sumut.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju keputusan UMP yang adil dan berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja di Sumut.*
(a008)
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah belum menetapkan kebakaran
NASIONAL
SOLO Relawan Militan Gibran 08 Nusantara berencana melaporkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana ke Bareskri
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming
NASIONAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agust Karokaro, dituntut empat tahun penjara da
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
NASIONAL
MEDAN Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan deras disertai angin kencang dan petir berpotensi melanda 31
NASIONAL
JAKARTA Indonesia masuk daftar 10 negara dengan kuliner terbaik di dunia pada 2026 versi Readers&039 Choice Awards yang dirilis majalah
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia tida
EKONOMI
JAKARTA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima dua aduan terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Ra
NASIONAL
ACEH Prakiraan cuaca Aceh pada Selasa, 13 Oktober 2026, didominasi hujan ringan di sebagian besar kabupaten dan kota. Sejumlah wilayah lai
NASIONAL