JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan kenaikan pajak hingga perekonomian Indonesia tumbuh di atas 6%.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi di Menara Bank Mega, Jakarta, pada Selasa (28/10/2025).
Menurut Purbaya, pemerintah saat ini fokus pada upaya optimalisasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.Baca Juga:
Purbaya menjelaskan bahwa salah satu masalah yang dihadapi adalah tingginya jumlah pajak yang sudah dipungut namun belum sepenuhnya dibelanjakan.
Banyak pajak yang terhimpun di rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI), yang menyebabkan likuiditas perekonomian menjadi terbatas.
Oleh karena itu, Purbaya menekankan pentingnya agar pajak yang diterima segera dibelanjakan untuk menggerakkan sektor swasta dan memperlancar sirkulasi ekonomi.
"Jadi saya akan monitor itu ke depan dengan hati-hati. Anda enggak usah takut kalau saya naikin pajak, anda akan susah. Saya akan naikin pajak pada waktu [ekonomi] tumbuhnya di atas 6%. Anda akan happy juga bayar pajaknya," ujar Purbaya dengan tegas.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengungkapkan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6% bukanlah hal yang mustahil.
Purbaya optimistis, karena angka tersebut pernah tercapai pada periode pemerintahan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berhasil mendorong laju pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang melibatkan sektor swasta.
Purbaya menyoroti bahwa selama masa pemerintahan SBY, sektor swasta memainkan peran yang sangat penting dalam menggerakkan ekonomi, dengan laju pertumbuhan kredit mencapai 22%.
Namun, dia juga mengungkapkan bahwa pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), perekonomian lebih banyak digerakkan oleh sektor pemerintah, dengan laju pertumbuhan kredit yang hanya sekitar 7%.
"Saya rasa kalau saya hidupkan mesin swasta tahun ini, 6% itu kira-kira dapat. Yang pemerintah saya hidupkan juga. Mesin tambahan. Jadi enggak susah-susah amat. Belum lagi nanti kebijakan yang lainnya," tambah Purbaya optimistis.
JAKARTA Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN Kombatan), Budi Mulyawan, menyoroti persoalan kemacetan
Peristiwa
JAKARTA Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan bergengsi Outs
Nasional
JAKARTA Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menekankan pentingnya politik persatuan dan menyinggung proyek Kereta Cepat Ja
Politik
LAMPUNG SELATAN Pelatihan Persami dan Bela Negara Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Gelombang III Tahun 2025 resmi dibuka di Lapanga
Nasional
MAGELANG Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menyidik kasus penambangan pasir ilegal di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Ten
Hukum dan Kriminal
BANDAR LAMPUNG Kasus memalukan kembali terjadi di tubuh kepolisian. adsenseSeorang anggota Polresta Bandar Lampung berinisial Aipda AG
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Salah satu personel BLACKPINK, Ros, tak menyangka dengan antusiasme penggemar mereka di Jakarta. adsenseIdol KPop asal Kore
Entertainment
BLITAR Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah berulang kali menek
Nasional
BANDAR LAMPUNG Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memastikan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kay
Pertanian Agribisnis
BLITAR Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke5 RI Megawati Soekarnoputri menegaskan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto tetap a
Politik