KPK Bakal Maraton Periksa Biro Travel Haji Pekan Depan, Fokus Kasus Korupsi Kuota Haji
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai pekan depan akan melaksanakan pemeriksaan maraton terhadap penyelenggara ibadah haji kh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan kenaikan pajak hingga perekonomian Indonesia tumbuh di atas 6%.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi di Menara Bank Mega, Jakarta, pada Selasa (28/10/2025).
Menurut Purbaya, pemerintah saat ini fokus pada upaya optimalisasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.Baca Juga:
Purbaya menjelaskan bahwa salah satu masalah yang dihadapi adalah tingginya jumlah pajak yang sudah dipungut namun belum sepenuhnya dibelanjakan.
Banyak pajak yang terhimpun di rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI), yang menyebabkan likuiditas perekonomian menjadi terbatas.
Oleh karena itu, Purbaya menekankan pentingnya agar pajak yang diterima segera dibelanjakan untuk menggerakkan sektor swasta dan memperlancar sirkulasi ekonomi.
"Jadi saya akan monitor itu ke depan dengan hati-hati. Anda enggak usah takut kalau saya naikin pajak, anda akan susah. Saya akan naikin pajak pada waktu [ekonomi] tumbuhnya di atas 6%. Anda akan happy juga bayar pajaknya," ujar Purbaya dengan tegas.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengungkapkan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6% bukanlah hal yang mustahil.
Purbaya optimistis, karena angka tersebut pernah tercapai pada periode pemerintahan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berhasil mendorong laju pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang melibatkan sektor swasta.
Purbaya menyoroti bahwa selama masa pemerintahan SBY, sektor swasta memainkan peran yang sangat penting dalam menggerakkan ekonomi, dengan laju pertumbuhan kredit mencapai 22%.
Namun, dia juga mengungkapkan bahwa pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), perekonomian lebih banyak digerakkan oleh sektor pemerintah, dengan laju pertumbuhan kredit yang hanya sekitar 7%.
"Saya rasa kalau saya hidupkan mesin swasta tahun ini, 6% itu kira-kira dapat. Yang pemerintah saya hidupkan juga. Mesin tambahan. Jadi enggak susah-susah amat. Belum lagi nanti kebijakan yang lainnya," tambah Purbaya optimistis.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai pekan depan akan melaksanakan pemeriksaan maraton terhadap penyelenggara ibadah haji kh
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dalam rangka mempersiapkan supervisi tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Binjai menggelar kegiatan p
PEMERINTAHAN
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Sekretaris Daerah (Sekdako) Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., bersama Kepala Bada
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu ha
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, menyuarakan kemarahan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ka
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengeluarkan ultimatum kepada camat dan petugas kewilayahan terkait potensi penyalahgunaan Program Kel
PEMERINTAHAN
JAKARTA Rapat Komisi III DPR bersama Kejaksaan Negeri Karo menyoroti penanganan perkara Nomor 171/Pid.SusTPK/2025/PN Mdn atas nama Amsa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aksi heroik nelayan asal Indonesia, Sugianto, yang menyelamatkan sejumlah lansia saat kebakaran hutan di Korea Selatan mendapat
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Isfan Abidal Aziz alias Gus Alex, s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan menyatakan tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon akan segera dipulangkan ke Indon
NASIONAL