JAKARTA – Pemerintah menegaskan tidak berniat menutup atau melarang ritel besar seperti Indomaret dan Alfamart.
Sebaliknya, langkah yang dilakukan adalah menata ulang sistem usaha agar tercipta persaingan yang lebih adil bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, Kamis (30/10), menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait ancaman ritel modern terhadap ekonomi desa.Baca Juga:
"Pemerintah tidak sedang mematikan Indomaret dan Alfamart, bukan pelarangan, tapi sedang melakukan pemerataan rantai bisnis yang adil," ujar Leon.
Ia menegaskan, ucapan Cak Imin jangan dipahami sebagai larangan usaha, melainkan dorongan agar persaingan di pasar berjalan sehat.
Menurut Leon, sulitnya pelaku usaha kecil bersaing dengan ritel besar menjadi perhatian serius pemerintah.
UMKM, seperti warung kelontong dan usaha lokal lainnya, menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.
"Jangan hanya hitung berapa orang yang bekerja di Alfamart dan Indomaret, tapi hitung juga berapa toko kecil yang tutup," tegasnya.
Untuk itu, Kemenko PM tengah menyiapkan kebijakan penataan izin operasional minimarket modern di berbagai daerah agar tidak merugikan UMKM.
Leon mencontohkan langkah Pemprov Sumatera Barat dan Pemkot Padang yang melarang pendirian waralaba modern sebagai upaya melindungi usaha lokal.
"Poinnya adalah tentang penataan izin usaha waralaba minimarket modern. Kami ingin pemerintah daerah bisa memproteksi dan memberdayakan UMKM, sekaligus menciptakan keadilan usaha bagi mereka," jelas Leon.
Sebelumnya, Cak Imin menyoroti dominasi Indomaret dan Alfamart yang dinilai menggerus ruang ekonomi pelaku UMKM di desa.
"Retail-retail raksasa ini bahkan membunuh ekonomi rakyat. Termasuk membunuh para pelaku UMKM. Raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart yang membawa ancaman bagi usaha kecil dan menengah," kata Cak Imin, Selasa (28/10).
Cak Imin menambahkan, sejumlah kepala daerah telah menyiapkan regulasi untuk menahan ekspansi bisnis ritel besar agar memberi ruang bagi pelaku usaha lokal.
"Bupati banyak yang khawatir dan membangun perda-perda untuk mengantisipasi dominasi yang kuat dari hilir ke hulu, dari produsen sampai distribusi menjadi satu titik," ujarnya.
Langkah pemerintah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi, melindungi UMKM, dan memastikan pertumbuhan usaha lokal tetap berkelanjutan di tengah dominasi ritel besar.*
(vo/a008)
BANDAR LAMPUNG Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa seluruh beras yang didistribusikan oleh Bulog merupaka
Ekonomi
BANDAR LAMPUNG Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tengah mematangkan persiapan menghadapi audit surveillance ISO 900120
Pendidikan
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berhasil memperkuat pondasi ekonomi daerah dengan mendorong iklim investasi yang ko
Ekonomi
SERDANG BEDAGAI Di tengah gemerlap dunia politik yang sering diwarnai kekuasaan dan kemewahan, muncul kisah sederhana tentang Muhammad I
Politik
BADUNG Gubernur Bali Wayan Koster memimpin Apel Kesiapan Penanganan Sampah Kiriman yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, relawa
Pemerintahan
GARUT Personel Detasemen Turangga Subdit Cakkal Ditpolsatwa Korps Sabhara Baharkam Polri, kembali menorehkan prestasi membanggakan di aja
Olahraga
NIAS TNI Angkatan Laut (TNI AL) melalui Pangkalan TNI AL (Lanal) Nias berhasil menggagalkan praktik penangkapan ikan menggunakan bahan pe
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Suasana haru menyelimuti acara Pelepasan Purna Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batu Bara, Ibu Norma Deli Siregar, yang
Nasional
BATU BARA Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si, bersama Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, SE, M.AP, menghadiri Musyawarah
Kesehatan
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Provinsi Bali akan mengalami cuaca huj
Nasional