JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) bukan kerugian, melainkan investasi sosial.
Herman menilai pernyataan Jokowi tidak salah, namun ia mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas kondisi Whoosh yang saat ini mengalami kerugian.
"Itu fine, gitu ya, menurut saya. Artinya, reasoning apa pun untuk terwujudnya ini, ini sudah lewat. Kan kondisi hari ini adalah rugi. Nah rugi ini siapa yang akan menalangi?" ujar Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).Baca Juga:
Sekjen Partai Demokrat itu sepakat jika Whoosh bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Namun, ia menekankan pentingnya kepastian mengenai pihak yang menanggung kerugian saat ini.
"Kalau memang ini bagian dari investasi sosial negara untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi kerugian dari setiap pergerakan moda transportasi, mungkin lebih efisien waktu dan lain sebagainya. Tetapi siapa yang akan membayar kerugian hari ini?" katanya.
Herman menegaskan, karena status Kereta Cepat Jakarta-Bandung masuk kategori proyek strategis nasional, kerugiannya seharusnya ditanggung oleh negara.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan APBN tidak akan digunakan untuk menutup kerugian Whoosh.
"Ini kan persoalannya Pak Purbaya mengatakan bahwa APBN nggak mau bayarin lagi. Tapi kalau ini proyek strategis nasional dan investasi sosial, maka kerugian seharusnya ditanggung negara melalui APBN. Fine, nggak ada masalah," jelasnya.
Herman menambahkan, pemerintah tetap perlu turun tangan terkait utang Whoosh.
Komisi VI DPR pun berencana meminta penjelasan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia mengenai langkah strategis agar proyek ini tidak merugi di masa depan.
"Tentu nanti kami akan meminta keterangan dan informasi tentang langkah-langkah strategis ke depan supaya ini tidak rugi, karena ruginya akan panjang," pungkasnya.
PALEMBANG Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penggeledahan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan komitmennya menjaga keamanan laut nasional dengan menggagalkan dugaan penyelundupan bahan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek mengungkap fakta yang mengejutkan. Jaksa Penuntut Umum (JPU
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan total bantuan sosial (bansos) senilai Rp 2,5 triliun untuk masyarakat terdampak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Hal ini di
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menapaki dunia pers lebih dari tiga dekade, Dar Edi Yoga memaknai profesinya bukan sekadar pekerjaan, melainkan ruang kontemplas
PENDIDIKAN
JAKARTA Indonesia menerima hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Italia, yang akan difokuskan untuk operasi militer selai
NASIONAL
SERDANG BEDAGAI Aktivitas pagi di Pasar Rakyat Perbaungan, Kelurahan Batang Terab, Kecamatan Perbaungan, mendadak ricuh, Rabu (25/2/2026
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menerima hasil opini Ombudsman RI terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kepolisian Daerah Bali menggelar buka puasa bersama insan pers sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim, Selasa (25/2/20
NASIONAL
