Menyelamatkan Fiskal Daerah
Oleh Yakub F. IsmailKIAMAT fiskal sedang membayangi sejumlah daerah yang kini tengah menderita teakanan keuangan.Alarm tersebut sekaligus m
OPINI
JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menekankan agar rencana redenominasi Rupiah dilakukan secara hati-hati dan dengan persiapan matang, guna menghindari potensi lonjakan harga oleh pelaku pasar.
Said menyarankan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk terlebih dahulu membenahi aspek ekonomi sebelum kebijakan ini diterapkan.
"Kita pastikan aspek kestabilan ekonomi kita dulu. Kalau aspek teknis pemerintah itu belum siap, maka inflasi yang terjadi," ujar Said kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/11/2025).Baca Juga:
Selain itu, Said menekankan pentingnya proses sosialisasi agar seluruh pihak terkait memahami langkah yang diambil, sehingga pembahasan RUU redenominasi bisa berjalan lancar.
"Kalau punya pemahaman yang sama, baru itu dapat dilakukan pembahasan undang-undangnya," tambahnya.
Hal senada disampaikan Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda.
Nailul menilai Bank Indonesia (BI) seharusnya mengambil peran utama dalam proses redenominasi, termasuk mengajukan usulan ke DPR.
"Saya melihat bahwa narasi ini lebih tepat disampaikan oleh otoritas moneter. Bank Indonesia seharusnya menjadi lead dengan usulan UU dari parlemen, tentunya dengan koordinasi pemerintah," ujarnya, Selasa (11/11/2025).
Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan redenominasi belum akan diterapkan dalam waktu dekat.
Ia menambahkan bahwa pemberlakuan kebijakan ini merupakan wewenang Bank Indonesia, sehingga tidak bisa dilaksanakan sepihak.
Redenominasi Rupiah sendiri sebelumnya sempat menjadi wacana pemerintah untuk menyederhanakan nominal rupiah agar lebih mudah digunakan dalam transaksi sehari-hari.
Namun, langkah ini tetap membutuhkan persiapan matang dan koordinasi lintas lembaga agar stabilitas ekonomi terjaga.*
(di/ad)
Oleh Yakub F. IsmailKIAMAT fiskal sedang membayangi sejumlah daerah yang kini tengah menderita teakanan keuangan.Alarm tersebut sekaligus m
OPINI
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka da
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait perkara dugaan ko
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, membantah tuduhan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Langkat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah yang dipimpinnya akan tetap berada di jalur yang benar dalam menjalankan berbaga
NASIONAL
JAKARTA Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) membantah pernyataan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesej
NASIONAL
DAIRI Kepolisian Resor Dairi menetapkan seorang pemilik kafe berinisial CT (51) sebagai tersangka setelah diduga menganiaya seorang pria
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, menyerahkan bantuan kepada Kelompok Pelaksana (Poklak
PEMERINTAHAN
ACEH Pemerintah terus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak bencana di Aceh. Melalui Satuan Tugas Percepatan R
EKONOMI
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) masih mendalami kasus kematian seorang perempuan berinisial WLG yang sebelumnya dik
HUKUM DAN KRIMINAL