JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menekankan agar rencana redenominasi Rupiah dilakukan secara hati-hati dan dengan persiapan matang, guna menghindari potensi lonjakan harga oleh pelaku pasar.
Said menyarankan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk terlebih dahulu membenahi aspek ekonomi sebelum kebijakan ini diterapkan.
"Kita pastikan aspek kestabilan ekonomi kita dulu. Kalau aspek teknis pemerintah itu belum siap, maka inflasi yang terjadi," ujar Said kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/11/2025).Baca Juga:
Selain itu, Said menekankan pentingnya proses sosialisasi agar seluruh pihak terkait memahami langkah yang diambil, sehingga pembahasan RUU redenominasi bisa berjalan lancar.
"Kalau punya pemahaman yang sama, baru itu dapat dilakukan pembahasan undang-undangnya," tambahnya.
Hal senada disampaikan Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda.
Nailul menilai Bank Indonesia (BI) seharusnya mengambil peran utama dalam proses redenominasi, termasuk mengajukan usulan ke DPR.
"Saya melihat bahwa narasi ini lebih tepat disampaikan oleh otoritas moneter. Bank Indonesia seharusnya menjadi lead dengan usulan UU dari parlemen, tentunya dengan koordinasi pemerintah," ujarnya, Selasa (11/11/2025).
Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan redenominasi belum akan diterapkan dalam waktu dekat.
Ia menambahkan bahwa pemberlakuan kebijakan ini merupakan wewenang Bank Indonesia, sehingga tidak bisa dilaksanakan sepihak.
Redenominasi Rupiah sendiri sebelumnya sempat menjadi wacana pemerintah untuk menyederhanakan nominal rupiah agar lebih mudah digunakan dalam transaksi sehari-hari.
Namun, langkah ini tetap membutuhkan persiapan matang dan koordinasi lintas lembaga agar stabilitas ekonomi terjaga.*
(di/ad)
BANDUNG Aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kota Bandung, Jawa Barat, berujung ricuh pada Jumat malam, 1 Mei 2026
PERISTIWA
BIREUEN Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, SE melakukan silaturahmi dengan Muhammad Ali bin Abdul Muthaleb atau Abu Paya Pasi, Imam Besar M
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo meminta aparat penegak hukum menghentikan penanganan kasus dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Sejumlah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, mengadu kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution ter
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengakui masih banyak perusahaan di wilayahnya yang membayar pekerja di bawah upah m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) mengamankan 101 orang yang diduga akan melakukan tindakan anarkistis dalam perin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dengan suasana meriah dan penuh kebersamaan di Gedung P
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Suasana haru dan penuh kekhidmatan menyelimuti Aula Gedung Organisasi Wanita (GOW) Kota Tanjungbalai saat Wali Kota Tanjung
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menjadikan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 sebagai momentum memperkuat sine
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkap perjalanan politiknya yang disebut penuh tantangan, termasuk empat kali kegagalan dalam kon
POLITIK
