JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum akan menerapkan cukai untuk produk popok sekali pakai (diapers) dan tisu basah.
Kebijakan tersebut sebelumnya masuk dalam kajian perluasan Barang Kena Cukai (BKC) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
"Cukai popok dan tisu basah, sepertinya sekarang belum akan kita terapkan dalam waktu dekat," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 14 November 2025.Baca Juga:
Purbaya memastikan dirinya tetap berpegang pada komitmen untuk tidak menambah pajak baru sebelum ekonomi nasional menunjukkan penguatan signifikan.
"Sebelum ekonomi stabil, saya tidak akan tambah pajak dulu. Tunggu ekonomi 6 persen dulu baru kita tambah pajak-pajak," katanya.
Kajian perluasan BKC itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029.
Di dalam dokumen tersebut, pemerintah mengkaji potensi penerimaan negara dari rencana pengenaan cukai terhadap diapers, alat makan-minum sekali pakai, dan tisu basah.
Kajian dilakukan untuk menilai besarnya potensi penerimaan negara jika barang-barang tersebut dikategorikan sebagai objek cukai.
Selain itu, pada periode 2020–2024, pemerintah juga telah menyelesaikan berbagai kajian seperti:
-cukai luxury goods,
-minuman berpemanis dalam kemasan,
-produk plastik,
-pangan olahan tinggi natrium,
-sepeda motor, batu bara, dan pasir laut,
-serta penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dan minuman beralkohol.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa kondisi ekonomi saat ini belum cukup kuat untuk menanggung penambahan beban fiskal kepada masyarakat.
Purbaya menilai penerapan cukai baru harus dilakukan secara hati-hati.
JAKARTA Pemerintah resmi membuka kembali seleksi jabatan Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (B
NASIONAL
DELI SERDANG SMK Negeri 1 Beringin resmi ditetapkan sebagai SMK Model Pembelajaran PM (Pendidikan Modern) dan KKA (Kurikulum Kompetensi
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Unit Resmob Sat Reskrim Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus pencurian mobil yang terjadi di wilayah hukum P
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai melalui Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) menuntut aparat pe
NASIONAL
MAKASSAR Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turun langsung ke Makassar untuk menelusuri kasus meninggalnya remaja Bertrand Eka Prase
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan, menyoroti dugaan kejanggalan ijazah milik Rismon Sianipar dari Universitas Yama
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 387 kasus suspek campak pada awal tahun 2026, dengan 18 kasus terkonfirm
KESEHATAN
JAKARTA Pelatih Tim Nasional Indonesia, John Herdman, disebut tengah menyiapkan rencana mendatangkan dua pemain asal Eropa untuk dinatur
OLAHRAGA
JAKARTA Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, meminta Presiden Prabowo Subianto memanfaa
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, menilai Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) kini tidak lagi
NASIONAL
