PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
MEDAN — Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada kuartal III 2025 sebesar US$424,4 miliar, menurun dibanding kuartal II 2025 yang mencapai US$432,3 miliar.
Secara tahunan, utang luar negeri Indonesia terkontraksi 0,6% (yoy), berbeda dari pertumbuhan 6,4% (yoy) pada triwulan sebelumnya.
Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan utang luar negeri sektor publik dan kontraksi utang luar negeri sektor swasta.Baca Juga:
Utang luar negeri pemerintah pada kuartal III tercatat US$210,1 miliar, tumbuh 2,9% secara tahunan, lebih rendah dibanding pertumbuhan 10% (yoy) pada triwulan II 2025.
Perlambatan ini dipicu oleh kontraksi aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik akibat ketidakpastian pasar keuangan global.
BI menekankan bahwa utang luar negeri pemerintah dikelola secara cermat dan akuntabel, diarahkan untuk mendukung pembiayaan program prioritas yang mendorong keberlanjutan ekonomi nasional.
Sektor penggunaan utang pemerintah terbesar meliputi:
- Jasa kesehatan dan kegiatan sosial: 23,1%
- Administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial wajib: 20,7%
- Jasa pendidikan: 17,0%
- Konstruksi: 10,7%
- Transportasi dan pergudangan: 8,2%
- Jasa keuangan dan asuransi: 7,5%
Dominasi utang pemerintah berupa utang jangka panjang, mencapai 99,9% dari total utang pemerintah.
Utang luar negeri sektor swasta tercatat US$191,3 miliar, menurun dari US$193,9 miliar pada kuartal II 2025.
Secara tahunan, utang luar negeri swasta terkontraksi 1,9% (yoy), lebih dalam dibanding kontraksi 0,2% (yoy) pada triwulan sebelumnya.
Kontraksi ini terjadi pada lembaga keuangan (-3% yoy) dan perusahaan non-lembaga keuangan (-1,7% yoy).
Sektor swasta dengan utang terbesar mencakup industri pengolahan, jasa keuangan & asuransi, pengadaan listrik & gas, serta pertambangan & penggalian, yang menyumbang sekitar 81% dari total utang luar negeri swasta.
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL