Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat telah menangani 3.260 perkara sengketa, konflik, dan kejahatan pertanahan hingga akhir September 2025.
Angka ini melampaui target tahunan dan menjadi salah satu capaian tertinggi kementerian pada tahun anggaran 2025.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, dari target 2.002 perkara dalam DIPA 2025, sebanyak 1.991 kasus telah ditangani atau setara 99,45 persen realisasi.Baca Juga:
Penanganan itu mencakup sengketa rutin hingga kasus yang melibatkan mafia tanah.
"Penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan atau Sekoper itu dari target 2.002 sudah 1.991 atau 99,45 persen," ujar Nusron dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 November.
Selain realisasi dari DIPA, ATR/BPN juga mengerjakan penanganan kasus non-DIPA sesuai fungsi rutin kementerian.
Dari kategori ini, terdata 1.258 perkara berhasil diselesaikan. Secara akumulatif, total penanganan mencapai 3.260 perkara atau 162,84 persen dari target.
Rincian Delapan Program Lain ATR/BPN
Nusron merinci capaian delapan program lain dalam DIPA 2025:
Dokumen Persetujuan Substansi RDTR
Target 42; tercapai 32 dokumen (76,19 persen).
Peta Bidang Tanah PTSL
Target 1.580.920 bidang; terealisasi 1.218.672 (77,09 persen).
Sertifikat PTSL
Target 1.196.785 bidang; terealisasi 1.058.733 (88,46 persen).
Pendataan Tanah Ulayat
Target 15 juta bidang; telah melampaui target dengan realisasi 17 juta bidang (113,33 persen).
SK Redistribusi Tanah
Target 66.575 bidang; tercapai 48.348 bidang (72,62 persen).
Akses Reforma Agraria
Target 9.542 KK; sudah terealisasi 8.900 KK (93,27 persen).
Peta Zona Nilai Tanah
Target 3.676.788 hektare; terealisasi 2.324.098 hektare (63,21 persen).
Penertiban Tanah Terlantar
Target 17.780 hektare; tercapai 12.063 hektare (67,84 persen).
Nusron menyebut capaian ini menjadi dasar percepatan penyelesaian masalah agraria, terutama konflik pertanahan yang masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.*
(v/um)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN