Siswa Cikarang Sabet Medali di Kejuaraan Judo Malaysia 2026, Lawan 8 Negara di Penang Invitational
PENANG Tiga atlet muda asal Cikarang, Kabupaten Bekasi, berhasil menorehkan prestasi membanggakan di ajang Penang Invitational Judo Champi
OLAHRAGA
JAKARTA – Pemerintah kembali memperketat benteng swasembada pangan.
Upaya penyelundupan 40 ton beras ilegal di Batam, Kepulauan Riau, berhasil digagalkan pada Selasa malam, 25 November 2025. Penindakan cepat ini dilakukan setelah laporan masuk melalui kanal Lapor Pak Amran.
Kepala Badan Pangan Nasional merangkap Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa impor beras ilegal, bahkan dalam jumlah kecil, dapat merusak stabilitas harga dan memukul semangat petani.Baca Juga:
"Yang kami jaga adalah motivasi 115 juta petani. Sekecil apa pun praktik impor ilegal dapat menurunkan semangat mereka," kata Amran dalam keterangan resmi, Rabu, 26 November 2025.
Amran mengatakan bahwa pemerintah tengah menjalankan kebijakan besar untuk memperkuat produksi dalam negeri.
Terdapat 19 regulasi, mulai dari Perpres hingga Inpres, yang dikeluarkan pemerintah untuk mempermudah aktivitas petani.
Harga Beras Global Turun, Indonesia Tetap Menangkal Masuknya Pangan Ilegal
Amran mengungkapkan alasan harga beras luar negeri lebih murah sehingga menarik pelaku penyelundupan.
Harga beras internasional kini berada pada titik terendah dalam empat tahun terakhir.
Data FAO melalui Rice Price Update mencatat FAO All Rice Price Index (FARPI) pada Oktober 2025 turun ke 98,4 poin, terendah sejak 2022.
"Kenapa harga mereka murah? Karena Indonesia tidak impor. Pasar terbesar mereka adalah Indonesia. Penduduk kita 286 juta. Kalau kita buka impor ilegal, kita hanya jadi pasar," tegasnya.
Status Batam sebagai free trade zone (FTZ) bukan alasan untuk melepas pengawasan.
Amran menegaskan bahwa semua barang yang masuk tetap harus tunduk pada aturan jika diperuntukkan masuk ke wilayah Indonesia.
"Ini sensitif karena menyangkut pangan. Meski FTZ, Batam tetap wilayah Republik Indonesia," kata Amran.
Dalam penindakan tersebut, selain 40,4 ton beras, pemerintah juga mengamankan:
4,5 ton gula pasir
2,04 ton minyak goreng
600 kg tepung terigu
900 liter susu
240 botol parfum
360 bungkus mi impor
30 dus frozen food
3 unit kapal
Menurut Amran, penindakan ini bukan semata persoalan regulasi.
Pemerintah berupaya menjaga kepercayaan petani agar target besar swasembada beras 2025 tanpa impor tercapai.
"Kalau impor ilegal masuk, petani demotivasi. Ini soal keadilan dan kedaulatan pangan," ujarnya.
Amran juga menyinggung hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 yang dirilis BPS pada Maret 2025.
Sektor pertanian dinilai memegang peranan besar dalam pengentasan kemiskinan global.*
(um)
PENANG Tiga atlet muda asal Cikarang, Kabupaten Bekasi, berhasil menorehkan prestasi membanggakan di ajang Penang Invitational Judo Champi
OLAHRAGA
BANDA ACEH Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Buru, Provinsi Maluku, mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa 2.000 botol minyak kayu putih
NASIONAL
ACEH TAMIANG Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno
PEMERINTAHAN
KISARAN Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar kegiatan upahupah bagi calon jemaah haji Tahun 1447 H/2026 M di Pendopo Rumah Dinas Bupati
PEMERINTAHAN
AIR JOMAN Pemerintah Kabupaten Asahan memperkuat pelaksanaan program pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA Test) melalui kegiatan p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Ke5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menegaskan pentingnya nilainilai Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi
POLITIK
JAKARTA Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengungkapkan bahwa kenaikan harga avtur berdampak langsung pa
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Jakarta, Selas
POLITIK
MEDAN Kasus dugaan penggelapan dana umat di Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara, Sumatera Utara, senilai Rp 28 miliar memasuki babak akhir
EKONOMI
JAKARTA Tim TifaRoy&039s Advocates (Troya) yang dipimpin Refly Harun menilai proses penyidikan dalam perkara dugaan ijazah palsu Presid
NASIONAL