PT PP Mantapkan Diri sebagai Kontraktor Utama IKN dengan Proyek Triliunan

JAKARTA — Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki fase penting.

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP memperkuat posisinya sebagai kontraktor utama pemerintah setelah resmi meraih tiga paket pekerjaan kelembagaan negara dengan nilai mencapai triliunan rupiah.

Penandatanganan kontrak dilakukan di Kantor Kemenko 4 IKN, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.

Baca Juga:

• Desakan Darurat Nasional Meninggi Usai Bencana Sumatera, Menko PMK Angkat Bicara

Acara tersebut disaksikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Direktur Utama PT PP, Novel Arsyad, serta sejumlah perwakilan konsorsium konstruksi nasional.

Tiga paket proyek itu mencakup pembangunan Kantor Pendukung Otorita IKN, Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna, serta Kawasan Gedung DPD RI.

Ketiganya merupakan elemen dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan di ibu kota baru.

Corporate Secretary PT PP, Joko Raharjo, mengatakan pengerjaan proyek-proyek tersebut merupakan langkah strategis untuk mendukung IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan yang modern dan berkelanjutan.

"Kami memastikan setiap pengerjaan memenuhi standar konstruksi tertinggi," ujarnya dalam keterangan tertulis.

PT PP menerapkan mekanisme pembayaran berbasis milestone, uang muka 15 persen, dan retensi 5 persen.

Selain itu, perusahaan juga mengimplementasikan pengawasan kualitas berlapis, integrasi desain dalam skema design and build, serta pemanfaatan teknologi konstruksi modern.

Melalui konsorsium PP–ADHI–JAKON KSO, PT PP mulai mengerjakan fasilitas pendukung Otorita IKN senilai Rp 769,54 miliar.

Proyek meliputi pembangunan gedung kantor pendukung OIKN, Polresta IKN, sarana utilitas, masjid, lapangan upacara, pusat olahraga, dan penataan kawasan terpadu.

Fasilitas ini dirancang menjadi pusat pelayanan publik dan memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan Otorita IKN.

PT PP juga terlibat dalam pembangunan salah satu ikon arsitektur IKN dengan nilai HPS Rp 1,258 triliun melalui konsorsium PP–ADHI KSO.

Kawasan ini mengusung konsep smart building dan green building, menggunakan standar Bangunan Gedung Hijau serta sistem building information modelling (BIM).

Bangunan utama seluas 47.797 meter persegi itu akan mencakup area sidang, ruang fraksi, fasilitas pendukung, serta penataan kawasan geoteknik.

Pada proyek Gedung DPD RI senilai Rp 1,488 triliun, PT PP memegang porsi 48,5 persen dari konsorsium ADHI–PP–Penta Rekayasa.

Proyek mencakup gedung utama, kawasan penunjang, lanskap hijau, serta infrastruktur pendukung berkelanjutan.

PT PP memastikan seluruh pengerjaan mengedepankan standar keamanan, fungsionalitas, dan representasi identitas nasional, sejalan dengan visi IKN sebagai kota hijau dan cerdas.

Ketiga proyek ini dibiayai melalui DIPA APBN 2025–2027.

Melalui pengerjaan tersebut, PT PP semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci pembangunan IKN sekaligus mendorong percepatan pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur.*

(k/dh)

Desakan Darurat Nasional Meninggi Usai Bencana Sumatera, Menko PMK Angkat Bicara

Tarif Listrik Non-Subsidi Stabil, PLN dan Pemerintah Pastikan Harga Tetap Hingga Awal Desember 2025

Basuki Hadimuljono Pastikan Investor Tetap Yakin Berinvestasi di IKN Pasca Putusan MK

Demokrasi di Persimpangan: Evaluasi Politik, Hukum, dan Ekonomi Era Jokowi

DPR Desak Presiden Terbitkan Perpu untuk Amankan Lahan IKN

DPR Siapkan Bab Khusus RUU Sisdiknas untuk Tangani Perundungan di Sekolah