Kejagung Sita 104,4 Ton Timah Milik Terpidana Aon, Negara Bersiap Lelang Aset
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution angkat bicara mengenai isu pemangkasan besar-besaran anggaran penanganan bencana pada 2025.
Belakangan beredar kabar bahwa anggaran tersebut merosot drastis dari Rp843 miliar menjadi hanya Rp98 miliar.
Bobby Nasution membantah kabar itu. Ia menegaskan angka yang disahkan pemerintah provinsi bersama DPRD Sumut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 tercatat sebesar Rp123 miliar.Baca Juga:
"Yang ngomong siapa itu ada pemangkasan?" ujar Bobby menjawab pertanyaan wartawan, Rabu, 10 Desember 2025.
Menurut Bobby Nasution, sejak awal nilai anggaran penanganan bencana tidak pernah mencapai Rp800 miliar sebagaimana telah beredar dalam pemberitaan maupun media sosial.
"Silakan lihat R-APBD 2025. Kalau dibilang angkanya Rp800 miliar lebih, bukanya dari dokumen yang disahkan bersama DPRD itu Rp123 miliar," katanya.
Bobby Nasution menjelaskan, penyesuaian anggaran dilakukan sejalan dengan kebijakan efisiensi nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Instruksi tersebut meminta pemerintah daerah melakukan pengetatan anggaran di berbagai sektor.
"Sesuai Inpres, kita diminta efisiensi. Nah, efisiensi itu tentu harus dicatat di mana penempatannya. Tidak mungkin tidak kita cantumkan," ujar Bobby Nasution.
Ia menerangkan bahwa sebagian anggaran yang diefisiensikan kemudian dialihkan ke pos Belanja Tak Terduga (BTT).
Pos anggaran itu, kata Bobby Nasution, telah digunakan antara lain untuk pembayaran bonus atlet PON dan Peparnas 2024, yang sebelumnya belum seluruhnya dialokasikan di APBD.
"Diletakkan di BTT karena memang dibutuhkan untuk pembayaran bonus PON dan Peparnas," tuturnya.
Selain itu, BTT juga digunakan untuk penanganan darurat infrastruktur di Nias Barat, termasuk perbaikan jembatan rusak yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD.
"Untuk Nias Barat, jembatan yang terputus itu juga memakai BTT, karena memang tidak dianggarkan sebelumnya," kata Bobby Nasution.
Bobby Nasution meminta publik melihat dokumen resmi anggaran agar tidak terjadi kesalahpahaman soal angka Rp800 miliar yang terlanjur beredar.
"Kalau mau lihat, buka saja R-APBD-nya. Di sana jelas berapa angkanya," ujarnya.*
(ad)
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah. Dibutuhkan sinergi antar
NASIONAL
BENER MERIAH Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
NASIONAL
MEDAN Persidangan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis pintar (smartboard) Kota Tebing Tinggi mengungkap adanya dugaan aliran dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peradi Bersatu menegaskan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI