9 WNI Relawan Global Sumud Flotilla Dibebaskan, Ini Kesaksian Korban: Udah Nggak Kuat Gua
JAKARTA Sebanyak sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 telah dibeba
NASIONAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution angkat bicara mengenai isu pemangkasan besar-besaran anggaran penanganan bencana pada 2025.
Belakangan beredar kabar bahwa anggaran tersebut merosot drastis dari Rp843 miliar menjadi hanya Rp98 miliar.
Bobby Nasution membantah kabar itu. Ia menegaskan angka yang disahkan pemerintah provinsi bersama DPRD Sumut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 tercatat sebesar Rp123 miliar.Baca Juga:
"Yang ngomong siapa itu ada pemangkasan?" ujar Bobby menjawab pertanyaan wartawan, Rabu, 10 Desember 2025.
Menurut Bobby Nasution, sejak awal nilai anggaran penanganan bencana tidak pernah mencapai Rp800 miliar sebagaimana telah beredar dalam pemberitaan maupun media sosial.
"Silakan lihat R-APBD 2025. Kalau dibilang angkanya Rp800 miliar lebih, bukanya dari dokumen yang disahkan bersama DPRD itu Rp123 miliar," katanya.
Bobby Nasution menjelaskan, penyesuaian anggaran dilakukan sejalan dengan kebijakan efisiensi nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Instruksi tersebut meminta pemerintah daerah melakukan pengetatan anggaran di berbagai sektor.
"Sesuai Inpres, kita diminta efisiensi. Nah, efisiensi itu tentu harus dicatat di mana penempatannya. Tidak mungkin tidak kita cantumkan," ujar Bobby Nasution.
Ia menerangkan bahwa sebagian anggaran yang diefisiensikan kemudian dialihkan ke pos Belanja Tak Terduga (BTT).
Pos anggaran itu, kata Bobby Nasution, telah digunakan antara lain untuk pembayaran bonus atlet PON dan Peparnas 2024, yang sebelumnya belum seluruhnya dialokasikan di APBD.
"Diletakkan di BTT karena memang dibutuhkan untuk pembayaran bonus PON dan Peparnas," tuturnya.
Selain itu, BTT juga digunakan untuk penanganan darurat infrastruktur di Nias Barat, termasuk perbaikan jembatan rusak yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD.
"Untuk Nias Barat, jembatan yang terputus itu juga memakai BTT, karena memang tidak dianggarkan sebelumnya," kata Bobby Nasution.
Bobby Nasution meminta publik melihat dokumen resmi anggaran agar tidak terjadi kesalahpahaman soal angka Rp800 miliar yang terlanjur beredar.
"Kalau mau lihat, buka saja R-APBD-nya. Di sana jelas berapa angkanya," ujarnya.*
(ad)
JAKARTA Sebanyak sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 telah dibeba
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution angkat bicara terkait penangkapan seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) memberangkatkan 744 prajurit untuk bergabung dalam Satgas Kontingen Garuda (
NASIONAL
MEDAN Dugaan kasus pemerasan yang menyeret nama Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Ridwan Sujana Angsar, kian melebar. Setelah kontraktor Hi
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, mengajak seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memperkuat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai mekanisme pengukuran capaian program Makan Bergizi Nasional (MBG) yang dijalankan Badan
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat, 22 Mei 2026, di tengah sikap hatih
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali dibuka melemah pada perdagangan Jumat, 22 Mei 2026, dan bergerak mendekati level psikol
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan peringatan keras kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan
PEMERINTAHAN
SEOUL Jaksa Korea Selatan mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Kim Se Ui, kepala kanal YouTube Garosero Research Institute, at
ENTERTAINMENT