Tak Lagi Abu-Abu, Status Pembela HAM Resmi Diakui Negara!
BANDUNG Pemerintah memastikan Rancangan UndangUndang tentang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) akan memberikan pengakuan dan perlindungan huk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Dugaan kasus pemerasan yang menyeret nama Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Ridwan Sujana Angsar, kian melebar.
Setelah kontraktor Hironimus Sonbay alias Roni lebih dulu mengaku menjadi korban, kini muncul nama lain yang juga diduga mengalami hal serupa, yakni Didik Hariyadi Brand.
Nama Ridwan sebelumnya mencuat dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek renovasi sekolah di Pengadilan Negeri Kupang.Baca Juga:
Saat itu, ia masih menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Kupang. Dalam persidangan, Ridwan diduga meminta sejumlah uang kepada Roni, kontraktor yang turut terseret dalam perkara tersebut.
Kuasa hukum Roni, Fransisco Bessi, mengatakan Didik telah diperiksa oleh tim pengawas Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) pada 19 Mei 2026, bersama kliennya.
"Kemarin tanggal 19 Mei 2026, Kejati melalui Aswas telah memeriksa dua orang tambahan, yakni Hironimus Sonbay alias Roni dan Didik Hariyadi Brand," ujar Fransisco, Rabu, 20 Mei 2026.
Dalam pemeriksaan itu, Didik yang juga berstatus terdakwa kasus korupsi rehabilitasi sekolah tahun 2022, mengungkap adanya dugaan pemberian uang kepada oknum jaksa berinisial RA yang diduga merujuk pada Ridwan Sujana Angsar.
Pemberian tersebut disebut dilakukan melalui ajudan dengan nilai sekitar Rp5 juta.
Selain itu, Didik juga mengaku pernah memberikan fasilitas berupa voucher di Malang senilai Rp6,7 juta serta voucher hotel di Bali dengan nilai yang tidak diingat secara pasti.
Menurut Fransisco, keterangan tersebut memperkuat dugaan bahwa praktik yang dilaporkan tidak hanya dialami Roni, tetapi juga pihak lain.
"Ini membuktikan bahwa bukan hanya Roni yang diduga menjadi korban pemerasan, tetapi juga Didik," kata dia.
Selain pengakuan tersebut, Didik juga disebut mengakui adanya komunikasi dengan Roni terkait penggantian uang sekitar Rp25 juta.
BANDUNG Pemerintah memastikan Rancangan UndangUndang tentang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) akan memberikan pengakuan dan perlindungan huk
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Pemerintah mengusulkan ketentuan baru dalam Rancangan UndangUndang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) yang melarang anggota maupun pur
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak membuka opsi pember
KESEHATAN
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas&039ud, merespons tuntutan massa aksi yang mendesaknya mundur dari jabatan saat demonstra
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menanggapi rencana penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Da
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperluas kerja sama bilateral dengan Jepang dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun resmi membuka Musabaqoh Tilawatil Qur&039an (MTQ) Ke52 Tingkat Kabupaten Tahun 2026 di Lapan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) I Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Universitas Terbuka (PW IKA UT) Medan Sumatera Utara Tahun
NASIONAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Ta
PEMERINTAHAN
JAKARTA Panglima TNI Agus Subiyanto memimpin serah terima jabatan sejumlah pejabat strategis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI
NASIONAL