Refly Harun Desak Polda Metro Hentikan Perkara Roy Suryo Cs, Sebut Tak Layak Ditindaklanjuti
JAKARTA Koordinator Tim Hukum Troya, Refly Harun, mendesak Polda Metro Jaya untuk menghentikan penanganan perkara yang menyeret kliennya
NASIONAL
JAKARTA– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekecewaan Presiden Prabowo Subianto terkait praktik belanja daerah yang sering diselewengkan.
Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah belum menaikkan Transfer ke Daerah (TKD).
Dalam Dialog Interaktif bertajuk "Siasat Fiskal demi Daerah Berdaya" di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025), Purbaya menekankan pentingnya perbaikan tata kelola anggaran sebagai syarat utama agar pemerintah pusat dapat memperbesar dukungan fiskal.Baca Juga:
"Rupanya, beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau sekarang saya bisa bilang lagi, ada Presiden, Pak Presiden, naikin. Pasti enggak dikasih," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (12/12/2025).
Ia menambahkan bahwa pemerintah siap meninjau kembali anggaran jika daerah mampu memperbaiki disiplin fiskal. "Kalau bagus nanti saya akan menghadap Presiden.
Minta anggaran Anda direvisi. Uang kita cukup, jadi berharap supaya saya berhasil," katanya.
Selain menekankan disiplin anggaran, Purbaya juga menyoroti pentingnya peran DPRD, khususnya Anggota Fraksi Partai Golkar, sebagai pengawas penggunaan APBD.
Upaya ini dinilai krusial untuk memastikan setiap rupiah anggaran berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.
Purbaya juga menyinggung iklim investasi daerah yang harus diperbaiki agar perekonomian lokal lebih cepat bergerak.
Ia mengingatkan agar daerah tidak meminta keuntungan di awal kepada investor, karena hal itu bisa menunda pengembangan bisnis.
"Kalau ada investor di tempat Anda, jangan minta uang depan. Biarkan mereka tumbuh, nanti profitnya dibagi. Kalau daerah minta uang di depan, investor mundur," tegas Purbaya.
Pernyataan Purbaya menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius mendorong reformasi fiskal di tingkat daerah, sekaligus meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.*
(d/dh)
JAKARTA Koordinator Tim Hukum Troya, Refly Harun, mendesak Polda Metro Jaya untuk menghentikan penanganan perkara yang menyeret kliennya
NASIONAL
JAKARTA Tim hukum Troya (Tifa and Roy&039s Advocate) berencana melaporkan Wakil Ketua Peradi Bersatu, Lechumanan ke pihak kepolisian.
NASIONAL
JAKARTA Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) menegaskan bahwa misi kemanusiaan untuk Gaza tidak akan berhenti meski sembilan relawan war
INTERNASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyatakan kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan saat krisis
EKONOMI
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyoroti kinerja sejumlah pejabat di lingkungan kementeriannya yang dinilai menyebabk
PEMERINTAHAN
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap penyebab gangguan listrik yang menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat (22/5/2
NASIONAL
BANDA ACEH Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh memeriksa sebanyak 15 saksi terkait kasus kebakaran dan pengrusakan yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
SUMATRA UTARA Pemadaman listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatra Utara pada Jumat malam, 22 Mei 2026. Peristiwa yang terjadi se
PERISTIWA
DENPASAR TNI Angkatan Darat (AD) menyatakan kesiapan penuh mendukung pengelolaan sampah berbasis energi terbarukan di Provinsi Bali. Duk
NASIONAL
MEDAN Dekranasda Kota Medan bersama PT Fast Retailing Indonesia (Uniqlo Indonesia) bersinergi memperkuat ekosistem Usaha Mikro Kecil dan
EKONOMI