Kenaikan UMP 2026 Diprediksi Minim, Buruh KSPI Siap Demo Besar di Depan Istana Jumat Ini

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa menolak besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 pada Jumat (19/12/2025).

Aksi ini dipicu oleh kekhawatiran buruh terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang baru, yang disebut-sebut akan segera diteken Presiden Prabowo Subianto.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa aturan tersebut tidak melibatkan unsur buruh secara memadai dan berpotensi mengikat hingga puluhan tahun.

Baca Juga:

• Aksi Damai di Depan DPR Aceh: Masyarakat Sipil Tuntut Bencana Sumatera Jadi Bencana Nasional

"KSPI menolak PP Pengupahan kalau benar sudah ditandatangani. Ini aturan yang akan mengikat jutaan buruh dan bisa berlaku hingga puluhan tahun, tapi tidak pernah dibahas secara mendalam bersama serikat pekerja," ujar Said dalam konferensi pers daring, Selasa (16/12/2025).

Menurut Said, formula UMP 2026 yang menggunakan indeks 0,3 hingga 0,8 berpotensi menurunkan prinsip kebutuhan hidup layak (KHL).

Dengan perhitungan ini, kenaikan UMP diperkirakan hanya sekitar 4–6%, lebih rendah dibandingkan kenaikan UMP 2025 yang mencapai 6,5%.

"KSPI menolak kenaikan UMP 2026 yang hanya berkisar 4%–6%, kalau menggunakan indeks tertentu 0,3–0,8 yang diajukan Menaker," tegasnya.

Aksi unjuk rasa ini akan melibatkan puluhan ribu buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, yang dijadwalkan berlangsung di depan Istana Negara.

Tujuannya adalah untuk menyuarakan penolakan terhadap RPP Pengupahan serta penetapan UMP yang dianggap kurang memenuhi kebutuhan buruh.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan RPP tentang pengupahan sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

"Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau tidak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah," ujarnya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menaker Yassierli belum dapat membocorkan rincian rentang kenaikan UMP 2026, namun menegaskan bahwa pengumuman akan dilakukan secepatnya.*

Aksi Damai di Depan DPR Aceh: Masyarakat Sipil Tuntut Bencana Sumatera Jadi Bencana Nasional

UNDP dan UNICEF Jawab Permintaan Bantuan Aceh, Prabowo Tegaskan: Indonesia Mampu Tangani Bencana Secara Mandiri

Benarkah Luhut Pemilik PT TPL? Prabowo Perintahkan Audit Total Terkait Banjir dan Longsor di Sumatera

Anies Baswedan Desak Status Bencana Nasional, Presiden Prabowo Jawab Begini

BMKG Ingatkan Masyarakat Tetap Waspada! Tiga Siklon Mengepung Indonesia

Prabowo Sentil BUMN dan Himbara yang Lalai Jaga Uang Rakyat: “Rakyat Masih Banyak yang Susah”