Mahfud MD Sebut Prabowo Menikmati Kegaduhan Polemik Gibran: Serangan Beralih ke Jokowi dan Gibran
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa menolak besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 pada Jumat (19/12/2025).
Aksi ini dipicu oleh kekhawatiran buruh terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang baru, yang disebut-sebut akan segera diteken Presiden Prabowo Subianto.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa aturan tersebut tidak melibatkan unsur buruh secara memadai dan berpotensi mengikat hingga puluhan tahun.Baca Juga:
"KSPI menolak PP Pengupahan kalau benar sudah ditandatangani. Ini aturan yang akan mengikat jutaan buruh dan bisa berlaku hingga puluhan tahun, tapi tidak pernah dibahas secara mendalam bersama serikat pekerja," ujar Said dalam konferensi pers daring, Selasa (16/12/2025).
Menurut Said, formula UMP 2026 yang menggunakan indeks 0,3 hingga 0,8 berpotensi menurunkan prinsip kebutuhan hidup layak (KHL).
Dengan perhitungan ini, kenaikan UMP diperkirakan hanya sekitar 4–6%, lebih rendah dibandingkan kenaikan UMP 2025 yang mencapai 6,5%.
"KSPI menolak kenaikan UMP 2026 yang hanya berkisar 4%–6%, kalau menggunakan indeks tertentu 0,3–0,8 yang diajukan Menaker," tegasnya.
Aksi unjuk rasa ini akan melibatkan puluhan ribu buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, yang dijadwalkan berlangsung di depan Istana Negara.
Tujuannya adalah untuk menyuarakan penolakan terhadap RPP Pengupahan serta penetapan UMP yang dianggap kurang memenuhi kebutuhan buruh.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan RPP tentang pengupahan sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.
"Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau tidak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah," ujarnya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Menaker Yassierli belum dapat membocorkan rincian rentang kenaikan UMP 2026, namun menegaskan bahwa pengumuman akan dilakukan secepatnya.*
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat m
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Ketua Umum Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Dar Edi Yoga, mengapresiasi pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Non T
NASIONAL
MEDAN Kota Medan, Sumatera Utara, masuk dalam daftar 10 destinasi wisata dengan harga terbaik di dunia untuk 2027 versi Skyscanner. Meda
PARIWISATA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta kasus dugaan keracunan setelah belasan siswa menyantap menu Makan Bergizi Gratis
PERISTIWA
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi jasa pemanduan kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan ditun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menyesalkan insiden penyiraman air yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriy
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyelesaikan perbaikan jalan Simpang ParbarakanKebun Jagung sepanjang 7,6 kilometer d
NASIONAL
MEDAN Polemik dugaan pasal selundupan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dikaitkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Ra
POLITIK