KHL Tertinggi Rp5,8 Juta, Ini Perbandingan Standar Hidup Layak di Indonesia

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis data terbaru kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi salah satu acuan utama dalam penetapan upah minimum di Indonesia.

Data tersebut diumumkan melalui akun resmi Kemnaker dan dikutip pada Minggu, 21 Desember 2025.

Kemnaker menjelaskan KHL merupakan standar kebutuhan satu bulan agar pekerja atau buruh beserta keluarganya dapat hidup secara layak.

Baca Juga:

• Gempa Magnitudo 4,7 Guncang Luwu Timur, Berpusat di Darat

Metode penghitungan KHL kini menggunakan standar International Labour Organization (ILO) dengan mempertimbangkan komponen utama kebutuhan rumah tangga.

"Perhitungan kebutuhan hidup layak menggunakan metode berbasis standar ILO dengan mempertimbangkan komponen utama kebutuhan rumah tangga," tulis Kemnaker dalam keterangan resminya.

KHL terdiri atas empat komponen utama, yakni kebutuhan makanan, kesehatan dan pendidikan, kebutuhan pokok lainnya, serta perumahan atau tempat tinggal.

Penghitungan ini dilakukan berdasarkan kajian bersama Kemnaker, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Data KHL tersebut menjadi dasar penting dalam formula penghitungan upah minimum agar penetapan upah lebih fleksibel dan menyesuaikan kondisi ekonomi masing-masing provinsi.

KHL digunakan sebagai salah satu faktor dalam penentuan nilai alpha, yakni indeks yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan rentang nilai 0,5 hingga 0,9.

Kemnaker menyebut nilai alpha ditetapkan oleh Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dan KHL, serta faktor ketenagakerjaan lainnya.

Berdasarkan data tersebut, nilai KHL tertinggi tercatat di DKI Jakarta sebesar Rp 5,89 juta, disusul Kalimantan Timur Rp 5,73 juta dan Kepulauan Riau Rp 5,71 juta.

Sementara itu, nilai KHL terendah berada di Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 3,05 juta.

Pemerintah berharap penggunaan KHL sebagai acuan utama penetapan upah minimum dapat menciptakan kebijakan pengupahan yang lebih adil, realistis, dan berkelanjutan bagi pekerja maupun pelaku usaha.*

(d/dh)

Gempa Magnitudo 4,7 Guncang Luwu Timur, Berpusat di Darat

Menhut Mulai Relokasi 228 Keluarga di Taman Nasional Tesso Nilo ke Perhutanan Sosial

Cekcok Keluarga Berujung Pembunuhan, Dosen USU Tewas di Tangan Anaknya

Dividen Interim Bank Mandiri 2025: Pemegang Saham Kantongi Rp 9,3 Triliun

Viral di Medsos: Toko Roti Tolak Nenek Bayar Tunai, BI Buka Suara

Polda Bali Gelar Apel Operasi Lilin Agung, Dandim 1611/Badung: 500 Personel Amankan Natal dan Tahun Baru