100% Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Digitalisasi Pendidikan Dipercepat
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
JAKARTA — Pemerintah belum dapat memutuskan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun 2026 dalam waktu dekat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan terkait remunerasi aparatur sipil negara masih menunggu evaluasi kondisi keuangan negara dan arah perekonomian secara lebih menyeluruh.
"Diskusi masih berlangsung, kita harus melihat kondisi keuangan seperti apa. Saya harus menunggu satu triwulan lagi untuk memahami arah ekonomi dan menyesuaikan kebijakan secara lebih sinkron," ujar Purbaya dalam Media Briefing di Kantornya, Kamis (1/1/2026).Baca Juga:
Pertemuan terkait usulan kenaikan gaji ini sebelumnya dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini dengan Menkeu Purbaya di Gedung Juanda I, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).
Rini menegaskan bahwa salah satu agenda pertemuan adalah membahas kenaikan gaji PNS 2026.
"Macam-macam lah banyak PR-nya saya sama pak menteri, termasuk usulan gaji tahun depan," kata Rini saat ditemui di Gedung Juanda I.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Lucky Alfirman menambahkan, meski surat resmi usulan kenaikan gaji dari Kementerian PANRB telah diterima, belum ada keputusan final mengenai besaran kenaikan.
Penentuan gaji PNS harus mempertimbangkan banyak faktor strategis, termasuk kemampuan fiskal negara, kinerja aparatur, produktivitas, serta transformasi birokrasi.
"Remunerasi hanyalah salah satu elemen dalam proses reformasi birokrasi. Penyesuaian gaji tidak bisa dilakukan instan karena harus sejalan dengan tata kelola organisasi dan peningkatan efektivitas institusi pemerintah," jelas Lucky.
Dengan demikian, para aparatur sipil negara diminta bersabar menunggu keputusan resmi pemerintah yang dijadwalkan setelah evaluasi triwulan pertama 2026 selesai.*
(tb/ad)
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menyita uang senilai Rp1,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sawit Raky
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera Ut
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluhkan keterlambatan pencairan g
PEMERINTAHAN
MEDAN Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku penggelapan sepeda motor yang memanfaatkan aplikasi kencan untuk menjerat korbannya. Pela
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III sebelum menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi
NASIONAL
SAMPANG Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Fadilah Helmi, dikabarkan telah dijemput dan diamankan oleh Satuan Tugas Khusus (Satga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui sejumlah fitur praktis yang t
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh Koperasi K24 memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tak sampai sepekan menjabat sebagai Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
