Kejati Sumut Mulai Usut Dugaan Korupsi KIP Kuliah di LLDikti Wilayah I, Masuk Tahap Pulbaket
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Memasuki Januari 2026, masyarakat ramai mencari informasi terkait pencairan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLT Kesra).
Namun, pemerintah menegaskan program BLT Kesra tidak dilanjutkan pada tahun anggaran 2026.
Berdasarkan kebijakan resmi, BLT Kesra terakhir disalurkan pada periode Oktober–Desember 2025, dengan rincian:Baca Juga:
BLT Kesra merupakan bantuan stimulus sementara, sehingga tidak termasuk dalam daftar bansos berkelanjutan untuk 2026.
Pemerintah mengalihkan anggaran ke program jangka panjang yang lebih berkelanjutan, antara lain:
- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- Program Indonesia Pintar (PIP)
- Bantuan Penerima Iuran (PBI) JKN
Karena itu, masyarakat tidak akan menerima pencairan BLT Kesra baru di Januari 2026.
Langkah Cek Status Bansos Lainnya
Meski BLT Kesra berakhir, masyarakat tetap disarankan untuk memantau status bansos lain secara mandiri melalui kanal resmi pemerintah, seperti https://dtks.kemensos.go.id atau aplikasi resmi Kemensos, guna memastikan apakah terdaftar sebagai penerima bantuan PKH, BPNT, atau PIP.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap informasi hoaks atau penipuan yang mengatasnamakan BLT Kesra atau bantuan sosial lainnya.
BLT Kesra tidak dicairkan lagi di 2026, namun PKH dan BPNT tetap tersedia untuk KPM di awal tahun. Masyarakat dianjurkan selalu memastikan informasi melalui sumber resmi.*
(ad)
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL