Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim mengetahui penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah dan menyebut kondisi tersebut sebenarnya bisa dibalikkan dalam waktu singkat.
Namun, ia menegaskan bahwa upaya stabilisasi rupiah bukan merupakan kewenangan Kementerian Keuangan.
"Saya tahu betul alasannya kenapa rupiah melemah dan memperbaikinya dua hari, semalam dua malam selesai itu. Tapi saya bukan bank sentral," kata Purbaya di kawasan Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Januari 2026.Baca Juga:
Dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus berada di bawah tekanan dolar Amerika Serikat.
Pada perdagangan Selasa, rupiah hampir menyentuh level psikologis Rp17.000 per dolar AS.
Berdasarkan pantauan pasar, rupiah ditutup di level Rp16.956 per dolar AS, melemah tipis dibandingkan penutupan sebelumnya.
Sementara itu, kurs referensi Jisdor Bank Indonesia menempatkan rupiah di posisi Rp16.981 per dolar AS.
Purbaya menolak menjelaskan lebih jauh faktor penyebab pelemahan rupiah.
Ia menyebut otoritas moneter sepenuhnya berada di tangan Bank Indonesia.
"Tanya ke bank sentral. Kalau saya jelaskan, nanti ribut lagi di luar," ujarnya.
Ia juga mengaku heran karena tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah derasnya aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik.
Menurut dia, secara teori, masuknya dana asing seharusnya memberikan dukungan terhadap nilai tukar.
"Ketika kapital masuk ke sini besar, kenapa rupiahnya melemah? Itu otoritas bank sentral, bukan saya," kata Purbaya.
Pernyataan tersebut kembali menyorot koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di tengah tekanan global, termasuk penguatan dolar AS dan ketidakpastian pasar keuangan internasional, yang turut membebani mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.*
(cn/ad)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK