KPK OTT Bupati Muara Enim Edison, Total 10 Orang Diamankan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan, dan Jakarta.D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto memantik kritik dari sejumlah pengamat ekonomi.
Mereka menilai langkah tersebut berpotensi menggerus independensi bank sentral dan menciptakan persepsi "total kontrol" pemerintah atas kebijakan moneter.
Thomas Djiwandono merupakan keponakan Presiden Prabowo dan saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan.Baca Juga:
Ia juga tercatat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra, meski telah menyatakan mundur dari jabatan partai menyusul pencalonannya sebagai calon Deputi Gubernur BI.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengusulan nama Thomas memiliki "alasan tertentu". Namun ia tidak merinci alasan tersebut.
Pemerintah, kata Prasetyo, hanya menjalankan ketentuan undang-undang untuk mengisi kekosongan jabatan Deputi Gubernur BI setelah Juda Agung mengundurkan diri.
"Pengunduran diri tersebut harus ditindaklanjuti melalui proses pengisian jabatan. Pemerintah kemudian mengirimkan Surat Presiden ke DPR untuk memulai uji kelayakan dan kepatutan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.
Selain Thomas, dua nama lain yang diusulkan adalah Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro.
Namun, muncul perbedaan pernyataan di internal pemerintah dan partai penguasa.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut nama Thomas bukan berasal dari Presiden Prabowo, melainkan dari Gubernur Bank Indonesia.
"Presiden hanya meneruskan surat dari Gubernur BI ke DPR untuk dilakukan fit and proper test," kata Dasco, Rabu, 21 Januari 2026.
Ekonom Universitas Gadjah Mada Rijadh Djatu Winardi menilai secara kapasitas dan pengalaman pemerintahan, Thomas Djiwandono adalah figur profesional.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan, dan Jakarta.D
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengevaluasi capaian program prioritas yang merupakan bagian dari janji kampanye dirinya
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI membahas penyelesaian persoalan warga eks Blang LancangRancon
PEMERINTAHAN
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mulai mematangkan persiapan peringatan Hari Jadi ke18 tahun 2026 melalui rapat koordin
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Sebanyak 175 calon Bintara Polri mengikuti pemeriksaan kesehatan (Rikkes) tahap II dalam rangka penerimaan Bintara Polri Tahu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeluarkan ultimatum kepada sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit yang diduga b
PERTANIAN AGRIBISNIS
TEBINGTINGGI Kabar mengenai dugaan diamankannya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebingtinggi berinisial AN oleh tim Kejaksaan Agung ber
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara menyatakan kebijakan pemberian kompensasi kepada pelanggan terdampak p
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggandeng Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Muhibuddin, untuk memberikan mot
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana memperkuat pengawasan dan penertiban aktivitas tambang ilegal dengan melibatkan apara
PEMERINTAHAN