Namun, menurutnya, persoalan utama bukan semata kompetensi, melainkan kedekatan politik dan hubungan kekeluargaan dengan presiden.
"Independensi bank sentral sangat krusial. BI harus mengambil keputusan berbasis data dan analisis, bukan kedekatan politik," kata Rijadh. "Di sinilah risikonya."
Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana bahkan menyebut pencalonan Thomas sebagai indikasi "total kontrol" pemerintah terhadap Bank Indonesia.
Ia menduga pemerintah ingin memastikan kebijakan moneter sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi ambisius sebesar 8 persen pada 2029.
"Penurunan suku bunga adalah salah satu instrumen untuk mengejar pertumbuhan. Tapi itu berpotensi bertabrakan dengan mandat BI menjaga inflasi dan stabilitas rupiah," ujar Andri.
Menurut Andri, masuknya figur berlatar belakang partai politik ke jajaran pimpinan BI sejatinya sudah menjadi "lampu merah", merujuk pada prinsip independensi bank sentral yang selama ini dijaga ketat.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa pencalonan Thomas akan mengganggu independensi BI.
Ia menegaskan, siapa pun yang masuk ke Bank Indonesia secara otomatis bersikap independen dan tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah.
"Independensi itu terganggu kalau ada intervensi langsung. Selama ini tidak ada," kata Purbaya.
Dukungan juga datang dari DPR. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai Thomas memiliki rekam jejak yang kredibel dan kapabilitas memadai untuk menjabat Deputi Gubernur BI.
"Dari latar belakang pendidikan, pengalaman pemerintahan, dan profesional, beliau memenuhi syarat," ujar Misbakhun.
Di tengah polemik tersebut, nilai tukar rupiah terus melemah sejak awal tahun.