Otonomi Daerah Masuki Usia 30 Tahun, Pemerintah Dorong Reformasi Birokrasi Berbasis Hasil

MEDAN - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara Surya memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (27/4/2026).

Dalam upacara tersebut, Surya membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sambutan itu ditegaskan bahwa Hari Otonomi Daerah merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Komisi II DPR Ungkap 90 Persen Daerah Masih Bergantung pada APBN, Kemandirian Fiskal Disorot

Otonomi daerah disebut sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Mengusung tema "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita", peringatan tahun ini menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal. Namun demikian, keberhasilan pembangunan nasional tetap membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional," demikian kutipan sambutan Mendagri yang dibacakan Wagub Surya.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes) yang didukung digitalisasi, serta penguatan kemandirian fiskal daerah.

Kolaborasi antar daerah juga dinilai penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah, seperti transportasi, lingkungan, dan pengelolaan sampah.

Pemerintah daerah diminta untuk lebih fokus pada peningkatan layanan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, akses air bersih, serta pengentasan ketimpangan antarwilayah.

Di sisi lain, stabilitas dan ketahanan daerah juga menjadi perhatian utama di tengah berbagai tantangan seperti tekanan ekonomi global, ketahanan pangan, dan dampak perubahan iklim.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan pemerintahan termasuk peringatan Hari Otonomi Daerah diharapkan tetap mengedepankan prinsip efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat.*

(dh)

Komisi II DPR Ungkap 90 Persen Daerah Masih Bergantung pada APBN, Kemandirian Fiskal Disorot

Batu Bara Bersinar di Tingkat Nasional! Juara III Creative Financing, Raih Insentif Rp1 Miliar

1.700 SPPG Disuspend BGN, Irma NasDem Soroti Dugaan ‘Permainan’ Korwil di Lapangan

Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Tak Semua Kepala Daerah Buruk, Banyak yang Berprestasi dan Bekerja Keras di Daerah

Sumut Juara Creative Financing di Ajang Kemendagri 2026, Ini Daftar Lengkap Pemenang Pemda Berprestasi

Kemenkes Percepat Penerbitan Sertifikat SLHS bagi 26.000 Dapur SPPG demi Jamin Keamanan Pangan