Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memproyeksikan kebutuhan anggaran hampir Rp74 triliun untuk penanganan banjir bandang dan longsor di Sumatera selama empat tahun ke depan.
Angka ini tercantum dalam Rencana Induk (Renduk) dan Rencana Strategis (Renstra) yang sedang dibahas bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan alokasi anggaran tersebut terbagi dalam dua pos utama.Baca Juga:
Sebesar Rp4,84 triliun dialokasikan untuk kegiatan tanggap darurat, sementara porsi terbesar yakni Rp69,14 triliun diperuntukkan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab & rekon) pascabencana.
"Sebagai informasi dari hasil renduk dan renstra kami, total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana tahun 2025-2028 hampir Rp74 triliun," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
Untuk tahun 2025, anggaran tanggap darurat telah terserap Rp576 miliar. Namun untuk 2026, kebutuhan dana mendesak masih sangat besar, yakni Rp4,27 triliun untuk tanggap darurat dan Rp24,55 triliun untuk tahap rehab & rekon.
Kegiatan pemulihan infrastruktur fisik pascabencana bersifat multi-years, sehingga estimasi dana untuk rehab dan rekon diproyeksikan terus meningkat.
Pada 2027, Kementerian PU memperkirakan anggaran mencapai Rp28 triliun, sementara pada 2028 diproyeksikan sebesar Rp16,22 triliun.
Dengan proyeksi anggaran yang besar, Kementerian PU berharap koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah berjalan efektif untuk memastikan kesiapan penanganan bencana dan pemulihan infrastruktur yang cepat.*
(vo/ad)
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN