Ferdinand Hutahaean Curiga Dakwaan Jaksa Direkayasa agar Jokowi Tak Hadir di Sidang
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
JAKARTA– Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan pidana terkait praktik saham gorengan yang muncul di tengah penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dua hari berturut-turut.
Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, mengatakan kasus terkait saham gorengan telah menjadi fokus penyidik sejak lama.
Baca Juga:Beberapa perkara sudah masuk tahap penyelidikan, penyidikan, bahkan ada yang sudah inkrah di pengadilan.
"Saat ini penyidik Dit Tipideksus sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan beberapa perkara serupa. Namun untuk modusnya, kami belum bisa jelaskan karena masuk ranah teknis penyidikan," ujarnya, Jumat (30/1).
Kasus terakhir yang telah diputuskan adalah penyidikan terhadap Direktur PT Multi Makmur Lemindo, Junaedi, dan mantan karyawan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Mugi Bayu.
Keduanya terbukti melanggar ketentuan pasal 104 jo pasal 90 huruf c UU Pasar Modal dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan vonis penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp2 miliar.
Penurunan IHSG lebih dari 8 persen pada perdagangan Rabu (28/1) memicu penerapan mekanisme trading halt oleh BEI.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut aksi goreng-gorengan saham menjadi salah satu penyebab utama kejatuhan pasar.
Hal ini diperparah oleh laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menunda sementara perlakuan indeks saham Indonesia karena isu free float dan keterbukaan pasar.
"Reaksi pasar memang berlebihan, tapi fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh. Pasar saham masih memiliki waktu hingga Mei 2026 untuk menuntaskan transparansi dan isu free float," jelas Purbaya.
Kejadian ini kembali menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap praktik pasar modal agar investor terlindungi dan stabilitas keuangan nasional tetap terjaga.*
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan ekonomi masy
EKONOMI
SIBOLGA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL