23,36 Juta Warga Indonesia Masih Hidup di Bawah Garis Kemiskinan, Terbanyak di Pulau Jawa

JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,36 juta orang atau 8,25% dari total populasi per September 2025.

Angka ini turun sekitar 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan penurunan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Baca Juga:

• KPK Sita Uang Rp1 Miliar dalam OTT, Dugaan Suap Restitusi Pajak di Banjarmasin Terungkap

Tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 6,6%, turun 0,13%, sedangkan di perdesaan sebesar 10,72%, turun 0,31%.

"Sejak Maret 2023 hingga September 2025, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan," kata Amalia dalam konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Meski demikian, Pulau Jawa tercatat memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, yakni 12,32 juta orang atau 52,75% dari total penduduk miskin di Indonesia.

Sementara jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di Kalimantan, yaitu sekitar 880 ribu orang atau 3,76%.

Penurunan tingkat kemiskinan secara nasional juga terjadi di seluruh provinsi. Penurunan terbesar tercatat di Maluku dan Papua, mencapai 0,68%.

BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai mereka yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), garis kemiskinan nasional per September 2025 adalah Rp 641.443 per kapita per bulan, atau Rp 3.053.269 per rumah tangga. Satu rumah tangga miskin rata-rata terdiri dari 4,76 anggota.

Amalia menekankan, garis kemiskinan provinsi berbeda-beda, tergantung tingkat harga dan komoditas lokal.

Perhitungan kemiskinan dilakukan berdasarkan pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan dan non-makanan, sehingga relevan untuk melihat secara bulanan, bukan harian.*

(d/dh)

KPK Sita Uang Rp1 Miliar dalam OTT, Dugaan Suap Restitusi Pajak di Banjarmasin Terungkap

KPK OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin Terkait Kasus Restitusi Pajak

KPK Gelar OTT di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Tim Masih Lakukan Pendalaman Kasus

PHM dan Pemkab Kukar Sinergi Tingkatkan Akses Pendidikan Tinggi, Program Beasiswa Capai 700 Penerima Manfaat

Kalsel Resmi 100 Persen Miliki Posbankum Desa & Kelurahan, Sengketa Warga Kini Lebih Cepat Terselesaikan

Tahukah Anda? Sebelum Ada BPS, Siantar Sudah Punya Sensus Penduduk Sejak 1930