BNI Dukung Penuh Proses Hukum Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana di Aek Nabara
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap rencana untuk menghentikan ekspor timah, menyusul langkah serupa pada bauksit sebelumnya.
Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong hilirisasi mineral dalam negeri dan memperkuat struktur ekonomi nasional.
"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Tahun ini, kita mengkaji beberapa komoditas lain, termasuk timah," kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (15/2/2026).Baca Juga:
Bahlil mencontohkan pengalaman larangan ekspor bijih nikel pada 2018-2019. Kebijakan tersebut menumbuhkan ekspor nikel hingga sepuluh kali lipat, dari US$ 3,3 miliar menjadi US$ 34 miliar pada 2024, dalam lima tahun.
"Ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan menciptakan lapangan kerja," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pembangunan fasilitas hilirisasi dalam negeri. Dengan begitu, nilai tambah mineral dapat dinikmati masyarakat, bukan sekadar diekspor dalam bentuk mentah.
Beberapa proyek hilirisasi telah ditetapkan sebagai prioritas nasional 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan total investasi mencapai Rp 618 triliun. Proyek ini mencakup sektor bauksit, nikel, gasifikasi batubara, hingga kilang minyak.
"Produk hasil hilirisasi akan menjadi substitusi impor. Ini peluang besar bagi perbankan dan investor nasional untuk ikut serta dalam pembiayaan proyek strategis nasional," ujar Bahlil.
Program hilirisasi diprediksi mendatangkan investasi US$ 618 miliar hingga 2040, dengan ekspor US$ 857,9 miliar, kontribusi PDB US$ 235,9 miliar, dan lebih dari tiga juta lapangan kerja.*
(d/dh)
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan alasan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN