JAKARTA – Pencabutan izin tambang emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menimbulkan respons dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dirjen Penegakan Hukum ESDM, Rilke Jeffri Huwae, menyatakan pihaknya belum menerima konfirmasi resmi terkait pencabutan izin tersebut dan menegaskan prosedur resmi seharusnya melalui tahapan pembinaan 180 hari.
Dalam pernyataannya di DPR, Jakarta, Kamis (29/1/2026), Rilke mengatakan, "Kalau berdasarkan regulasi, pencabutan izin harus ada 180 hari pembinaan. Namun karena ditangani Satgas PKH, mungkin ada keadaan luar biasa yang memungkinkan pencabutan lebih cepat. Itu kewenangan mereka."Baca Juga:
Dirjen ESDM juga menekankan bahwa perusahaan yang izinnya dicabut tetap memiliki hak menempuh jalur hukum melalui gugatan atau arbitrase.
Pencabutan izin tambang Martabe merupakan bagian dari 28 izin usaha pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan pemanfaatan hutan yang dicabut pemerintah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pasca-bencana hidrometeorologi.
Satgas PKH mempercepat audit dan investigasi di tiga provinsi tersebut untuk menindak perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan keputusan pencabutan izin diambil Presiden Prabowo Subianto setelah menerima laporan hasil investigasi Satgas PKH.
"Berdasarkan laporan tersebut, Presiden memutuskan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," ujarnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan regulasi lingkungan dan pertambangan demi mencegah risiko bencana akibat praktik usaha yang tidak sesuai aturan.*
(d/dh)
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut pihak yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan nahkoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ditemukan dalam
PERISTIWA
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, mengungkapkan adanya pertemuan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai Suahasil Nazara dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol MedanBin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jambi masih terdeteksi di sebagian besar wil
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meminta Presiden ke7 J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengaitkan langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, resmi dipecat dari keanggotaan partai pa
POLITIK
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) membawa riwayat pendidikan Presiden Prabowo Subianto dalam polemik mengenai syarat pendidikan Wakil
HUKUM DAN KRIMINAL
