Riza Chalid Masuk DPO! Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Minyak Petral 2008-2015
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Upaya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan Rp 200 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank BUMN pada 2025 belum membuahkan hasil signifikan bagi pertumbuhan kredit perbankan domestik.
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menyatakan pertumbuhan kredit masih berada di angka 7,9%, di bawah target 10%, meski likuiditas tambahan telah tersedia.
"Kebijakan penempatan dana SAL belum diterjemahkan menjadi peningkatan kredit. Ini apakah masalah waktu? Pertumbuhan kredit masih di bawah 10%, jadi dampaknya belum kelihatan," ujar Mari dalam acara OJK Institute secara virtual, Kamis (19/2/2026).Baca Juga:
Pelonggaran moneter oleh Bank Indonesia, termasuk penurunan BI Rate dari 6% ke 4,75% sepanjang 2025, juga belum mampu mendorong permintaan kredit secara signifikan.
Tingginya suku bunga kredit dan lemahnya daya beli masyarakat disebut menjadi faktor utama. Selain itu, defisit neraca pembayaran menekan nilai tukar rupiah dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Hery Gunardi, menambahkan lambatnya pertumbuhan kredit lebih terkait kondisi struktural ekonomi domestik, terutama pelemahan di sektor manufaktur, pertanian, dan perdagangan—tiga penyumbang besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja.
"Moderasi kredit saat ini bukan semata faktor likuiditas. Meskipun sudah diguyur Rp 200 triliun, realisasi kredit tertahan karena struktur sektoral ekonomi dan sikap wait and see pelaku usaha," kata Hery.
Para pengamat menilai, tambahan likuiditas saja tidak cukup. Kepercayaan pelaku usaha dan prospek ekonomi yang jelas menjadi kunci agar kredit perbankan kembali tumbuh dan mendorong ekspansi di sektor riil dan UMKM.*
(d/dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perusahaan teknologi Meta akhirnya mematuhi aturan pemerintah Indonesia terkait pembatasan usia pengguna media sosial. Kebijakan i
PEMERINTAHAN
BATU BARA Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Desa Kampung Kelapa, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Sebatang pohon kela
PERISTIWA
TAPANULI SELATAN Upaya mendorong swasembada pangan nasional terus digencarkan di daerah. Salah satunya dilakukan oleh jajaran Polres Tapan
NASIONAL
TAKENGON Pengadilan Negeri Takengon menjatuhkan vonis terhadap empat terdakwa kasus penyalahgunaan wewenang dalam pencairan pembiayaan per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti wacana penghentian restitusi pajak yang muncul dalam upaya optimalisasi kebijakan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah,
NASIONAL
PALEMBANG Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi di sektor la
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Personel Polsek Idi Rayeuk, Polres Aceh Timur, menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan seorang pria bese
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komando Operasi (Koops) TNI Habema menggelar kegiatan bakti sosial di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sebag
NASIONAL