Mendes PDT Desak Stop Dominasi Alfamart dan Indomaret: Buat Apa Kita Bangun Kopdes? Sangat Monopoli!

JAKARTA — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengusulkan agar pemerintah segera menghentikan penyebaran jaringan minimarket seperti Alfamart dan Indomaret setelah Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mulai berjalan.

Pernyataan tersebut disampaikan Yandri di hadapan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Yandri menegaskan bahwa pemerintah harus berpihak pada masyarakat desa.

Baca Juga:

• Musrenbang RKPD 2027 Kabupaten Humbang Hasundutan Fokus pada Peningkatan Ekonomi Lokal dan Sumber Daya Manusia Berkualitas

Menurutnya, minimarket telah berkembang pesat di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi ancaman bagi keberlangsungan koperasi desa yang didorong untuk tumbuh.

Ia mengkritik dominasi Alfamart dan Indomaret yang, menurutnya, sudah merajalela dan menguntungkan para pemiliknya dengan merugikan ekonomi desa.

"Saya setuju sekali di forum terhormat ini, Pak Ketua, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop," ujar Yandri.

Ia menambahkan bahwa keberadaan minimarket yang sangat besar, dengan lebih dari 20.000 gerai, telah menyebabkan ketimpangan yang merugikan masyarakat desa yang seharusnya mendapat dukungan dari program koperasi.

Mendes PDT juga menyatakan, "Buat apa kita membangun Kopdes, tapi Alfamart dan Indomaret merajalela? Itu artinya kita tidak bisa bersaing dengan mereka yang sudah sangat besar dan sangat monopoli."

Pernyataan Yandri ini mendapat tanggapan dari Ketua Komisi V DPR, Lasarus, yang mendukung penuh upaya untuk mengutamakan keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembangunan ekonomi desa.

Lasarus menyatakan bahwa dominasi minimarket harus dihentikan agar desa dapat berkembang melalui koperasi dan BUMDes yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.

"Sekarang kita tunggu, Pak, mau BUMDes kek, mau Kopdes kek, yang penting itu untuk masyarakat desa, bukan untuk yang lain. Dominasi lah desa itu dengan Kopdes, kita dukung sepenuhnya," tegas Lasarus.

Namun, Lasarus juga mengingatkan Yandri untuk mempersiapkan strategi atau roadmap yang jelas agar program penghentian dominasi minimarket ini bisa direalisasikan dengan baik.

Menurutnya, langkah ini tidak akan mudah, mengingat minimarket sudah memiliki basis yang kuat dan para pengusaha pasti sudah memikirkan langkah antisipasi.

Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan dukungannya terhadap program Koperasi Merah Putih yang dianggapnya sangat penting untuk pemenuhan hak dasar masyarakat, seperti makanan bergizi gratis, pendidikan, dan kesehatan.

Pigai mengkritik pihak-pihak yang menentang program tersebut, menyebut mereka sebagai "musuh rakyat kecil."

Pigai menegaskan bahwa program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan gratis, serta Koperasi Merah Putih sejalan dengan agenda internasional dan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, khususnya masyarakat miskin.

"Orang yang menentang program seperti MBG atau Koperasi Merah Putih, adalah orang yang menentang HAM," ujar Pigai, seraya menegaskan bahwa kritik terhadap program yang menguntungkan rakyat kecil tidak dibenarkan.

Pigai juga menambahkan bahwa program-program tersebut selaras dengan harapan PBB dan UNICEF mengenai pemenuhan gizi dan kesehatan anak-anak, serta menciptakan sistem yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah melalui Menteri Desa Yandri Susanto dan kementerian terkait menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan keberpihakan kepada masyarakat desa.

Program-program seperti Kopdes Merah Putih diharapkan dapat memberi kekuatan ekonomi bagi desa, menciptakan lapangan kerja, dan membangun kemandirian ekonomi desa di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.*

(tm/ad)

Musrenbang RKPD 2027 Kabupaten Humbang Hasundutan Fokus pada Peningkatan Ekonomi Lokal dan Sumber Daya Manusia Berkualitas

Trump Naikkan Tarif Global 10%, Bagaimana Dampaknya Bagi Indonesia?

Indonesia Wajib Impor 1.000 Ton Etanol per Tahun dari AS, Bagaimana Nasib Program E20?

20 Kelompok Tani Siatas Barita Terima Pupuk Bersubsidi, Ongkos Angkut Gratis!

Bahlil Tegaskan: Investasi AS di Mineral Kritis Dibuka, Ekspor Bahan Mentah Tetap Dilarang

Sinergi Pusat-Daerah: Mendagri Dampingi Penyaluran Bantuan di Aceh Utara