JAKARTA — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengusulkan agar pemerintah segera menghentikan penyebaran jaringan minimarket seperti Alfamart dan Indomaret setelah Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mulai berjalan.
Pernyataan tersebut disampaikan Yandri di hadapan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Yandri menegaskan bahwa pemerintah harus berpihak pada masyarakat desa.Baca Juga:
Menurutnya, minimarket telah berkembang pesat di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi ancaman bagi keberlangsungan koperasi desa yang didorong untuk tumbuh.
Ia mengkritik dominasi Alfamart dan Indomaret yang, menurutnya, sudah merajalela dan menguntungkan para pemiliknya dengan merugikan ekonomi desa.
"Saya setuju sekali di forum terhormat ini, Pak Ketua, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop," ujar Yandri.
Ia menambahkan bahwa keberadaan minimarket yang sangat besar, dengan lebih dari 20.000 gerai, telah menyebabkan ketimpangan yang merugikan masyarakat desa yang seharusnya mendapat dukungan dari program koperasi.
Mendes PDT juga menyatakan, "Buat apa kita membangun Kopdes, tapi Alfamart dan Indomaret merajalela? Itu artinya kita tidak bisa bersaing dengan mereka yang sudah sangat besar dan sangat monopoli."
Pernyataan Yandri ini mendapat tanggapan dari Ketua Komisi V DPR, Lasarus, yang mendukung penuh upaya untuk mengutamakan keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembangunan ekonomi desa.
Lasarus menyatakan bahwa dominasi minimarket harus dihentikan agar desa dapat berkembang melalui koperasi dan BUMDes yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.
"Sekarang kita tunggu, Pak, mau BUMDes kek, mau Kopdes kek, yang penting itu untuk masyarakat desa, bukan untuk yang lain. Dominasi lah desa itu dengan Kopdes, kita dukung sepenuhnya," tegas Lasarus.
Namun, Lasarus juga mengingatkan Yandri untuk mempersiapkan strategi atau roadmap yang jelas agar program penghentian dominasi minimarket ini bisa direalisasikan dengan baik.
Menurutnya, langkah ini tidak akan mudah, mengingat minimarket sudah memiliki basis yang kuat dan para pengusaha pasti sudah memikirkan langkah antisipasi.
Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan dukungannya terhadap program Koperasi Merah Putih yang dianggapnya sangat penting untuk pemenuhan hak dasar masyarakat, seperti makanan bergizi gratis, pendidikan, dan kesehatan.
Pigai mengkritik pihak-pihak yang menentang program tersebut, menyebut mereka sebagai "musuh rakyat kecil."
Pigai menegaskan bahwa program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan gratis, serta Koperasi Merah Putih sejalan dengan agenda internasional dan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, khususnya masyarakat miskin.
"Orang yang menentang program seperti MBG atau Koperasi Merah Putih, adalah orang yang menentang HAM," ujar Pigai, seraya menegaskan bahwa kritik terhadap program yang menguntungkan rakyat kecil tidak dibenarkan.
Pigai juga menambahkan bahwa program-program tersebut selaras dengan harapan PBB dan UNICEF mengenai pemenuhan gizi dan kesehatan anak-anak, serta menciptakan sistem yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah melalui Menteri Desa Yandri Susanto dan kementerian terkait menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan keberpihakan kepada masyarakat desa.
Program-program seperti Kopdes Merah Putih diharapkan dapat memberi kekuatan ekonomi bagi desa, menciptakan lapangan kerja, dan membangun kemandirian ekonomi desa di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.*
(tm/ad)
PADANGSIDIMPUAN Hampir dua bulan setelah hasil seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan diumumkan, Wali Ko
PEMERINTAHAN
JAKARTA Praktisi hukum sekaligus mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menekankan pentingnya penerapan
HUKUM DAN KRIMINAL
BALIKPAPAN Di tengah rimbunnya belantara Kalimantan yang tengah bertransformasi menjadi ibu kota negara baru, sebuah narasi spiritual ya
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan alasan dibentuknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren yang berada di
NASIONAL
MEDAN Polisi berhasil mengungkap jaringan penyelundupan narkotika jenis sabu dan ekstasi dalam jumlah fantastis, dengan total barang bukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, kembali mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 7 pe
POLITIK
MALUKU Bripda MS, oknum anggota Brimob Batalyon C Pelopor, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tual atas kasus dugaan pengani
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Survei terbaru dari lembaga riset Indekstat menunjukkan tingkat keyakinan publik yang tinggi terhadap masa depan Indonesia di bawa
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkapkan pola aliran uang yang diterima oleh mantan Kapolr
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Sudah hampir tiga bulan pasca bencana banjir bandang yang melanda Desa Sibiobio, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera
PERISTIWA
