Kejati Sumut Mulai Usut Dugaan Korupsi KIP Kuliah di LLDikti Wilayah I, Masuk Tahap Pulbaket
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan pihaknya akan menelusuri informasi terkait rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mengimpor 105.000 unit kendaraan pikap dari India.
Ratusan ribu kendaraan ini direncanakan untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
"Saya cek dulu ya angka-angkanya," ujar Prasetyo kepada awak media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (23/2/2026).Baca Juga:
Sebelumnya, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menjelaskan alasan impor 105.000 unit pikap 4x4 dan kendaraan niaga dari India senilai Rp24,66 triliun.
Menurutnya, keputusan ini didorong oleh kombinasi harga yang kompetitif, kualitas produk, serta keterbatasan ketersediaan kendaraan serupa di dalam negeri.
"Produk impor ini hampir 50 persen lebih murah dibandingkan kompetitor lain. Dari sisi daya tahan, tenaga, dan konsumsi bahan bakar, kendaraan ini andal dan berkualitas," kata Joao.
Dia menambahkan, pembelian kendaraan dari India dianggap strategis untuk menyiasati keterbatasan dana program Koperasi Merah Putih.
"Dengan impor dari India, Indonesia mendapatkan barang berkualitas dengan harga terjangkau sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, memotong distribusi yang selama ini menjadi beban utama petani," ujarnya.
Joao menegaskan, pertimbangan pengadaan produk dalam negeri tetap dilakukan. Namun, ketersediaan kendaraan arus utama seperti truk roda enam dari pabrikan lokal telah habis.
"Kalau beli sekarang, harus menunggu paling cepat satu tahun," kata dia.
Keputusan impor ini telah dikomunikasikan dan diketahui pemerintah pusat, termasuk pihak Danantara yang menyiapkan anggaran pengadaan.
Joao menambahkan, diversifikasi pasar kendaraan pikap dan truk menjadi salah satu strategi agar tidak selalu bergantung pada produk arus utama.
Rencana impor ini diprediksi akan memicu perdebatan publik terkait efektivitas penggunaan anggaran dan strategi peningkatan ekonomi lokal melalui program Koperasi Merah Putih.*
(oz/dh)
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL